Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementrian Pertahanan RI diminta turut terlibat dalam upaya pemberantasan judi online di Republik Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan alias Aher.
Aher menyatakan demikian, lantaran dirinya merasa darurat judi online bisa menghancurkan generasi muda Indonesia.
"Kalau kita tidak menseriusi ini diselesaikan, ini dampaknya pada pelemahan bangsa gitu, bisa dibayangkan kalau generasi muda kita ke depan ini mentalitasnya hancur hanya karena judi online," kata Aher saat rapat kerja perdana dengan Menteri Pertahanan RI, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (25/11/2024).
Terlebih kata Aher, bahaya judi online tak hanya pada kualitas sumber daya manusia, tetapi juga melibatkan banyak uang.
Terhitung kata Plh Presiden PKS itu, omset dari praktik judi online itu mencapai hingga ratusan triliun rupiah.
Baca juga: Penampakan Mobil Sport Subaru BRZ Milik Oknum Pegawai Komdigi, Disita Polisi Terkait Judi Online
Jika bisa ditangani, omset sebesar itu kata Aher, bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan negara termasuk anggaran untuk pertahanan.
"Omsetnya sudah kata pak Sukamta sudah 900 triliun dalam tiga tahun, ini sangat luar biasa dibandingkan anggaran Kemenhan," ujar dia.
Atas hal itu, Aher menyatakan, sejatinya Kemenhan RI turut berperan dalam upaya memberantas judi online.
Pasalnya dengan makin maraknya praktik haram tersebut, cara pandangnya sudah bukan digital dan perekonomian lagi, tetapi lebih hebat dari itu yakni cara pandang pertahanan negara.
"Karena itu saya ingin ada keterlibatan Kemenhan dan lembaga-lembaga yang masuk dalam koordinasi Kemenhan untuk menyelesaikan ini, boleh jadi, atau kita berharap ya sekarang dituntaskan lah begitu," ucapnya.
Baca juga: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Respons Usulan TNI Dilibatkan Berantas Judi Online: Tak di Garis Depan
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta mengusulkan agar TNI dilibatkan dalam memberantas judi online (judol).
"Saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI. Kalau TNI serius diterjunkan, enggak susah itu menggulungnya," kata Sukamta di Ruang Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Karena itu, Sukamta beharap Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melobi Presiden Prabowo Subianto, agar prajurit TNI dilibatkan memberantas judi online.
"Nah saya berharap betul mudah-mudahan Pak Menhan bisa lobi kepada presiden, mudah-mudahan presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judol ini," ucapnya.
Sukamta menjelaskan alasan TNI perlu dilibatkan berantas judi online lantaran omset dari Judol sudah mencapai Rp 900 triliun per 2023.
Perputaran uang itu jauh dari anggaran TNI yang hanya Rp 165 triliun.
"Kalau PPATK itu mengatakan omsetnya 2023 omsetnya Rp350 triliun, kemarin sudah ada yang mengatakan omzetnya sudah sampai Rp900 triliun sementara anggaran TNI cuman Rp165 triliun," katanya.
Sehingga, Sukamta berharap agar sebagian aset judol yang disita itu bisa dihibahkan ke TNI.
Hal itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.
"Saya berharap mudah-mudahan kalau (prajurit) itu ditugaskan nanti Pak, 20 persen omset yang digerebek itu dikasihkan TNI, untuk kesejahteraan anggota. Kalau Rp 900 triliun 20 persen ya itu Rp180 triliun melebihi dari anggaran APBN," tandasnya.