TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI Deddy Sitorus agar Polri dikembalikan ke instansi asalnya di TNI atau di bawah Kementerian Dalam Negeri menuai beragam reaksi publik.

Salah satunya tanggapan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA) Aminullah Siagian.

Amin sapaan akrabnya mengatakan, usulan PDIP ini mencederai semangat reformasi dan mereka yang menginginkan pemisahan TNI dan Polri dengan maksud menghilangkan budaya militeristik di Polri dan kembali ke tugas pokoknya di bidang penegakan hukum dan pelindung dan pengayom masyarakat sesuai konstitusi. 

"Jika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan juga Deddy Sitorus atau PDIP kecewa karena kalah dalam berbagai proses Pilkada di berbagai daerah seperti Sumut atau di kandang Banteng di Jateng lalu jangan pula menghembuskan isu yang bukan-bukan. Polri jadi Partai coklat lah, kita juga punya keluarga yang anggota polisi yang lurus bertugas jadi tersinggung disebut polri sebagai partai coklat. Jika PDIP ada bukti ajukan saja diproses sengketa konstitusional di MK, jangan malah menggiring opini yang malah mencederai semangat reformasi," ujar Amin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/12/2024). 

Menurut Amin hal ini bukan main-main karena menyangkut sebuah institusi penting yang keberadaannya tercantum dalam konstitusi. 

"Kami beri waktu 2x24 Jam pada Hasto dan Deddy untuk segera minta maaf yang telah menuduh Polri jadi partai coklat dan ikut campur di Pilkada sebelum kami mengambil tindakan konstitusional lebih lanjut," tegas Amin. 

Menurutnya, Polri sudah mulai menunjukkan keinginan perubahan yang lebih baik untuk reformasi kelembagaan melalui program Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

"Hal ini perlu didukung dan diperkuat oleh semua pihak termasuk PDIP bukan malah memainkan isu partai coklat dan Polri kembali ke TNI yang jadi bola liar dan berbalik jadi senjata makan tuan bagi PDIP sendiri," pungkas Amin.