Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah memecat kader senior Effendi Simbolon, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan 27 kader akan dikenakan sanksi pemecatan.
Sanksi pemecatan diambil akibat 27 kader tersebut diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024.
Hasto Kristiyanto mengatakan partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai.
Apalagi, kata dia, penegakkan disiplin partai sangat penting sebagai langkah konsolidasi Partai ke depan, termasuk Kongres Partai pada 2025.
Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai.
Apalagi, kata dia, penegakkan disiplin partai sangat penting sebagai langkah konsolidasi Partai ke depan, termasuk Kongres Partai pada 2025, mendatang.
Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, yang menegakkan kebenaran dan tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagi bentuk intimidasi.
PDIP Akan Terus Persoalkan Demokrasi yang Coba Dikebiri Jokowi
Hasto Kristiyato menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Apalagi, kata Sekjen PDIP, kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal. Dimana, lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Hasto Kristiyanto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini.
Dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden.
Sehingga, meloloskan putra Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuking Raka menjadi Wakil Presiden.
Hasto Kristiyanto juga menegaskan, jika fenomena partai coklat atau Polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius.