Baca tanpa iklan
Termasuk, soal lima kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi.
Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarganya di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika Gibran dan menantunya, Bobby Nasution dicalonkan oleh Partai Politik lain dan didukung Jokowi.
Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat yang adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Anwar Usman.
Ia mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya Kartu Tanda Anggota (KTA) melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satyameva Jayate.
Sehingga, lanjut dia, mereka yang menanam angin akan menuai badai.
Ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan kecuali mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah.
Saat itulah Hasto Kristiyanto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya.
Terlihat juga sebuah tulisan "Rezim Otoriter Selalu Runtuh, Kekuasaan Ada Batasnya!" di bawah foto-foto tersebut.
Hasto Kristiyanto kemudian diminta menegaskan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP.
Hasto Kristiyanto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Cokelat (Parcok) dalam mempengaruhi jalannya Pilkada Serentak 2024.
Ronny mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah Pilkada di antaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan lainnya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada.
Ia bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi.(*)