Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah memecat kader senior Effendi Simbolon, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan 27 kader akan dikenakan sanksi pemecatan.
Sanksi pemecatan diambil akibat 27 kader tersebut diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024.
Hasto Kristiyanto mengatakan partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai.
Apalagi, kata dia, penegakkan disiplin partai sangat penting sebagai langkah konsolidasi Partai ke depan, termasuk Kongres Partai pada 2025.
Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai.
Apalagi, kata dia, penegakkan disiplin partai sangat penting sebagai langkah konsolidasi Partai ke depan, termasuk Kongres Partai pada 2025, mendatang.
Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, yang menegakkan kebenaran dan tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagi bentuk intimidasi.
PDIP Akan Terus Persoalkan Demokrasi yang Coba Dikebiri Jokowi
Hasto Kristiyato menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Apalagi, kata Sekjen PDIP, kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal. Dimana, lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Hasto Kristiyanto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini.
Dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden.
Sehingga, meloloskan putra Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuking Raka menjadi Wakil Presiden.
Hasto Kristiyanto juga menegaskan, jika fenomena partai coklat atau Polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius.
Termasuk, soal lima kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi.
Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarganya di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika Gibran dan menantunya, Bobby Nasution dicalonkan oleh Partai Politik lain dan didukung Jokowi.
Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat yang adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Anwar Usman.
Ia mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya Kartu Tanda Anggota (KTA) melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satyameva Jayate.
Sehingga, lanjut dia, mereka yang menanam angin akan menuai badai.
Ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan kecuali mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah.
Saat itulah Hasto Kristiyanto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya.
Terlihat juga sebuah tulisan "Rezim Otoriter Selalu Runtuh, Kekuasaan Ada Batasnya!" di bawah foto-foto tersebut.
Hasto Kristiyanto kemudian diminta menegaskan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP.
Hasto Kristiyanto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Cokelat (Parcok) dalam mempengaruhi jalannya Pilkada Serentak 2024.
Ronny mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah Pilkada di antaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan lainnya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada.
Ia bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi.(*)