Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, memberikan kritik terhadap PDIP terkait tudingan adanya keterlibatan “Partai Cokelat” atau yang disebutnya sebagai "Parcok" dalam Pilkada Serentak 2024. 

"Saya mau mengimbau kepada rekan-rekan saya di PDIP ya jangan gitulah. Mereka 10 tahun berkuasa. Apakah ada tuduhan-tuduhan Partai Coklat ini? Jangan begitu," kata Tandra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Baca juga: Jawab Tudingan PDIP Soal Partai Cokelat Cawe-cawe di Pilkada, Kapolri: Tanyakan ke Partai Lah

Tandra meminta PDIP tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang bisa membingungkan masyarakat.

Dia menyoroti perbedaan sikap PDIP terhadap Pilkada Jakarta dengan daerah-daerah lain yang jagoan mereka kalah dalam kontestasi.

Baca juga: PDIP Singgung Fenomena Partai Cokelat : Harusnya Merah Putih, Bukan Ikut Politik Praktis

Menurut Tandra, PDIP di Pilkada Jakarta cenderung tak mengkritisi pelaksanaan Pilkada karena Pramono Anung - Rano Karno menang hasil rekapitulasi KPU.

Sementara di daerah lain yang jagoan mereka kalah, menurutnya, PDIP justru menuding adanya keterlibatan aparat kepolisian.

"Barusan ini (Pilkada) DKI misalnya. Oh rakyat sudah cerdas. Karena mereka menang," ujar Tandra.

Tandra juga menegaskan bahwa dalam kontestasi politik seperti Pilkada, kemenangan maupun kekalahan adalah hal yang wajar. 

"Kalau ada pelanggaran hukum polisi, ya? Kita bicara di provinsi mana? Lebih kecil lagi kabupaten mana? Lebih kecil lagi kecamatan mana? Lebih kecil lagi TPS mana? Ya kan? Tunjukkan bukti," tegasnya.

Dia juga menyampaikan keyakinannya terhadap institusi kepolisian untuk menindak tegas apabila ada oknum yang melanggar hukum terkait Pilkada.

"Kalau ada hukum polisi yang melanggar, saya percaya Kapolri akan menindak tegas mereka-mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kontestasi Pilkada ini," ungkap Tandra.

Sebelumnya, PDIP mengklaim menemukan indikasi keterlibatan aparat kepolisian di Pilkada serentak 2024.

Beberapa daerah yang mereka soroti seperti Pilkada Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengatakan tim hukum partainya tengah menyiapkan saksi dan bukti dugaan keterlibatan oknum polisi di Pilkada 2024.

Baca juga: PDIP Pajang Foto Hoegeng Kritisi Partai Cokelat, Hasto: Jadilah Polisi Merah Putih, Bukan Parcok

Ronny menyebut, pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah Pilkada di antaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan lainnya.

"Tentunya hal-hal ini, kami dari tim hukum mempersiapkan saksi, bukti, dan kami sudah menyusun semua keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Ronny di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Tak hanya kepolisian, Ronny menuturkan bahwa PDIP juga mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan ASN, kepala desa hingga Penjabat (Pj).

"Jadi terlalu dini kalau ada yang menyampaikan ini tidak benar, ini hoaks. Menurut kami, kami punya bukti yang cukup, dan itu nanti akan kita buktikan di MK," tegasnya.