Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus meminta Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menyalahkan masyarakat gegara pemilihan kepala daerah atau pilkada membuat partai politik (parpol) atau elite politik menjadi boncos.
Deddy menuturkan pilkada berbiaya mahal justru karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan elite politik ataupun parpol yang ingin melangkahi peraturan dan perundang-undangan.
"Itu yang membuat biaya mahal. Jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan, gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar, kan, begitu logikanya. Tetapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar," kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024) malam.
Deddy menjelaskan Pilkada sejatinya bisa berbiaya murah dan tidak banyak mengeluarkan uang. Caranya, parpol harus mengakar ke masyarakat sehingga tidak perlu lagi pakai politik uang untuk menang.
"Kalau partai itu membumi, mengakar, enggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tetapi kalau partai-partai tidak mengakar kepada rakyat, tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu," jelasnya.
Karena itu, Deddy menyatakan usulan Presiden Prabowo ingin mengubah pemilihan kepala daerah lewat DPRD masih perlu pengkajian. Sebab, PDIP ingin adanya kedaulatan rakyat.
"Kami akan melakukan kajian secara lebih mendalam. Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung. Misalnya, itu kan ada berbagai kajian, teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu," jelasnya.
Oleh karena itu, Deddy mengatakan proses yang ingin digagas Prabowo itu masih panjang. Dia juga meminta pihak yang berkepentingan tidak buru-buru mengambil kedaulatan rakyat.
"Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic," tegas Deddy.
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. Nantinya, eks Danjen Kopassus itu mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.
Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.
"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.