TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membantu merealisasikan rencana Sekolah Rakyat (SR) yang akan dibangun Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal tersebut diungkapkan oleh Gus Ipul saat bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti di kantor Kemendikdasmen, Jakarta.

"Kedatangan kami ada beberapa poin yang ingin dikerjasamakan intinya kami minta bantuan Kemendikdasmen. Pertama tentu tentang perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul, melalui keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul merupakan sekolah yang akan dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu khususnya yang masuk kelompok miskin ekstrem.

Hal ini agar para pelajar bisa bersekolah secara gratis dan berkualitas.

Gus Ipul mengatakan pembentukan Sekolah Rakyat tentu harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

"Kami datang ke sini untuk mempercepat kolaborasi sehingga sekolah rakyat bisa segera terbangun,” ujar Gus Ipul.

Sekolah Rakyat yang akan dibangun nantinya menyerupai sekolah asrama (boarding school).

Sehingga tidak hanya gratis dan berkualitas namun juga bisa menjamin asupan gizi para siswanya.

“Tujuan utama sekolah rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orang tuanya miskin jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka;” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti berjanji akan berkolaborasi mempercepat realisasi Sekolah Rakyat.

“PPDB yang kita punya sebenarnya untuk membantu mereka yang tidak mampu. Jalurnya ada 4 salah satunya afirmasi untuk disabilitas dan anak kurang mampu ditampung di sekolah negeri jadi konsepnya itu yang elit dan alit (kecil) bisa berkumpul,” kata Abdul Mu'ti.

Dengan pembangunan Sekolah Rakyat, anak yang kurang mampu yang selama ini mungkin belum tertampung di sekolah negeri bisa masuk ke Sekolah Rakyat.

Kementerian Pendidikan saat ini juga memiliki relawan pendidikan yang bisa diperbantukan.

Relawan pendidikan ini biasanya ditempatkan di daerah terpencil dengan jumlah penduduk yang sedikit sehingga tidak memungkinkan dibangunkan sekolah.

Sebelumnya, perintah pembentukan sekolah rakyat, disampaikan Presiden Prabowo saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2024).