Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 melukai hati rakyat.
Atas hal itu demi kebaikan bangsa, ia meminta pemerintah meninjau ulang proyek tersebut.
"Untuk itu, bagi kebaikan kita semua sebagai bangsa, strategi trickle down effect yang diterapkan dalam konteks PSN harus ditinjau kembali," kata Anwar Abbas, Kamis (9/1/2025).
Ia menjelaskan melihat kasus yang terjadi di PIK 2 dan Rempang benar-benar telah melukai hati masyarakat.
"Karena paradigma yang dipergunakan untuk memajukan kawasan tersebut bukan lagi pembangunan untuk rakyat tapi rakyatlah yang harus dikorbankan untuk kepentingan pembangunan," terangnya.
Sehingga, kata Anwar Abbas, pembangunan di daerah tersebut benar-benar bisa menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi segelintir orang yang disebut dengan oligarki.
Baca juga: Wakil Ketua Umum MUI Pertanyakan Proyek PIK 2, untuk Rakyat atau Oligarki?
"Kasihan sekali kita dengan nasib rakyat di negeri ini karena Pancasila tidak bisa membela kepentingan mereka," ujarnya
Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer muncul di perairan Tangerang, Banten.
Diduga dibangun oleh pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan dalam pernyataannya pada Rabu (8/1/2025). Meminta pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga.
Baca juga: Muncul Pagar Misterius 30 Km di Perairan Tangerang Diduga Terkait PIK 2, DPR Minta Segera Dibongkar!
Menurutnya, jika upaya itu tidak dilakukan, maka masyarakat akan merugi lantaran tidak bisa melaut untuk mencari nafkah.
"Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga. Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan. Masyarakat lah yang memiliki negara, bukan satu-dua orang atau perusahaan," ujar Yohan dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews, Rabu(8/1/2025).
Selain itu, Yohan menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh satu-dua orang, atau perusahaan pengembang kawasan PSN PIK 2.
"Kalau benar dugaan pagar laut ini dibangun oleh pihak pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group, saya tegaskan negara tidak boleh kalah oleh mereka," ujarnya.
Menurut informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat atau desa terkait pemagaran laut yang berlangsung.