TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai usulan agar perguruan tinggi diberikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah untuk keterbukaan akses ekonomi.

Usulan ini tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara.

"Ya tentu keterbukaan melibatkan salah satu ekonomi yang cepat tumbuh itu kan pertambangan. Nah dengan membuka peluang semua bisa mengakses, maka bisa mendorong yang membutuhkan keterlibatan itu Pemerintah bisa menentukan," kata Cak Imin di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (29/1/2015).

"Undang-undang perubahan nanti Minerba itu membuka peluang semua terlibat, tidak hanya segelintir bisnis pelaku dari tambang," tambahnya.

Dirinya menyambut baik usulan perguruan tinggi mengelola tambang ini.

Meski begitu, Cak Imin menilai kelayakan sebuah perguruan tinggi dalam mengelola tambang tidak bisa dipaksakan.

"Ya kita sambut baik, kita dorong semua terlibat meskipun semua butuh kearifan. Layak apa tidak, memaksakan diri apa enggak, semua pasti ada kalkulasinya," kata Cak Imin.

Kapasitas perguruan tinggi dalam mengelola tambang, menurut Cak Imin, sebaiknya tidak hanya ikut-ikutan saja.

"Sangat tergantung apakah layak atau tidak. Karena jangan sampai menjadi semuanya ikut-ikutan saja," pungkasnya.