TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengaku telah mencopot 6 pejabat terkait polemik pagar laut sepanjang 30,6 km di perairan Tangerang, Banten.
Pencopotan ini dilakukan terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di atas perairan tersebut.
Nusron mengatakan selain melakukan pencopotan, pihaknya juga memberikan sanksi berat terhadap 2 pegawai.
"Kemudian kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya kepada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai," kata Nusron dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Nusron mengungkapkan bahwa kedelapan pejabat tersebut di antaranya:
- JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang saat itu
- SH, eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
- ET, eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
- WS, Ketua Panitia A
- YS, Ketua Panitia A
- NS, Panitia A
- LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET
- KA, eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
Menurut Nusron, seluruh pejabat tersebut telah diperiksa oleh Inspektorat dan dijatuhi sanksi.
Saat ini, kata dia, proses penetapan sanksi administratif dan penarikan mereka dari jabatan masing-masing masih berlangsung.
"Delapan orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an sanksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut," tegasnya.
Tak hanya itu, Nusron mengaku telah mencabut lisensi Kantor Jasa Survei Berlisensi (LJSB), badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan survei dan melakukan pemetaan tanah.
"Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei; pertama, survei oleh petugas ATR/BPN, yang kedua lewat jasa survei berlisensi tetapi disahkan oleh petugas ATR/BPN," ucapnya.
Polemik Pagar Laut
Pagar laut di Tangerang, yang terbuat dari bambu dengan tinggi sekitar 6 meter, berdiri sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang, Banten.
Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggungjawab soal pembangunan pagar laut itu.
Para nelayan mengeluhkan keberadaan pagar laut itu karena menggangu nelayan mencari nafkah.
Masalahnya semakin melebar setelah area pagar laut di Tangerang diketahui memiliki memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM).
Bahkan, polemik pagar laut Tangerang ini berujung pada dugaan adanya praktik korupsi dan kolusi.