TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua perwira tinggi TNI Angkatan Laut (TNI AL) berpangkat bintang tiga atau Laksamana Madya disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) yang segera mengalami pergantian.

Persaingan internal di tubuh TNI AL pun menjadi sorotan seiring dengan dinamika politik dan strategis yang berkembang.

Dua nama bintang tiga tersebut yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Irvansyah.

Dua perwira tersebut disebut memiliki rekam jejak yang kuat dalam kepemimpinan dan strategi pertahanan maritim.

Keduanya saat ini menjabat di posisi strategis.

“Pergantian Kasal menjadi perhatian utama mengingat peran krusial TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia, terutama di tengah meningkatnya tantangan keamanan di perairan Nusantara,” kata Pengamat Politik, Adib Miftahul saat dihubungi media, Minggu (2/2/2025).

Baca juga: Bamsoet Sambut Baik Acara Bedah Buku Kapal Selam Diplomasi Sang Hiu Kencana bersama KASAL

Menurutnya, sebagai orang nomor dua di TNI AL, Erwin memiliki pengalaman luas dalam operasional dan strategis di tubuh Angkatan Laut.

Kedekatannya dengan lingkungan internal TNI AL serta rekam jejak kepemimpinannya menjadikannya salah satu kandidat kuat.

Sementara itu, Laksdya TNI Irvansyah yang kini menjabat sebagai Kepala Bakamla juga memiliki peluang besar.

Dengan latar belakang sebagai mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Irvansyah memiliki pengalaman luas dalam operasi pertahanan maritim, termasuk penegakan hukum di perairan Indonesia melalui Bakamla.

“Perannya dalam memperkuat pengawasan laut serta koordinasi lintas lembaga menjadikannya figur yang diperhitungkan,” kata Adib.

Adib menambahkan persaingan kedua perwira tinggi ini menarik perhatian karena masing-masing memiliki keunggulan.

Penunjukan KSAL baru nantinya akan sangat bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto atas usulan dari Komisi I DPR RI.

“Presiden diperkirakan mempertimbangkan aspek profesionalisme, pengalaman tempur, serta visi strategis dalam membangun kekuatan maritim Indonesia,” kata Adib yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN).