TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengkritik keras instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari partai tersebut menghadiri retret di Magelang, Jawa Tengah. 

Menurutnya, larangan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Megawati tidak bisa semena-mena melarang kepala daerah menghadiri acara yang bersifat edukatif dan reflektif. Ini adalah bentuk pembatasan hak yang tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip demokrasi,” ujar Pimpinan MPP KAMMI, Khanif Nasukha, Jumat (21/2/2025).

Pimpinan MPP Kammi menyebutkan larangan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Retret yang digelar di Magelang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab kepala daerah.

"Rakyat perlu melihat bahwa ini merupakan ujian bagi Kepala Daerah dari PDIP, apakah mereka akan patuh dan tunduk pada kepentingan rakyat atau hanya mengikuti arahan ketua umum partai semata," tegasnya.

Ia melanjutkan, Megawati sebagai tokoh senior dalam dunia politik, sebaiknya mengambil sikap yang lebih bijak dengan mendukung upaya peningkatan kualitas kepemimpinan kepala daerah melalui berbagai kegiatan positif.

Alih-alih melarang, Megawati dapat mendorong kadernya aktif berpartisipasi dalam forum-forum yang membangun kapasitas kepemimpinan mereka demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Dengan demikian, PDIP dapat tetap menjadi partai yang relevan dan berkontribusi positif dalam membangun Indonesia.

“Acara ini justru menjadi ajang untuk memperkaya perspektif kepemimpinan, membangun karakter, dan menambah relasi, serta semangat kolaborasi antar kepala daerah,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, retret kepala daerah akan dilaksanakan selama sepekan mulai dari 21 hingga 28 Februari 2025, di Akademi Militer Magelang. Hal itu sebagai bagian dari program pembekalan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Retreat ini menghadirkan beragam pemateri yang akan memberikan wawasan mendalam terkait tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, setidaknya ada lima pokok utama yang menjadi fokus pembekalan mulai pemahaman tugas pokok kepala daerah, pemahaman asta cita, membangun kedekatan emosional antar kepala daerah, pengelolaan anggaran daerah, dan ketahanan nasional serta wawasan kebangsaan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP agar menunda mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Baca juga: Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret Dikhawatirkan Jadi Bentuk Perlawanan ke Negara

Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).