Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Syamsu Rizal, mendukung kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) menonaktifkan situs-situs pemerintah yang tidak aktif.
Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan, terutama praktik judi online (Judol).
Dia menilai hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi aset digital negara serta data publik dari ancaman kejahatan siber.
“Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas digital negara dan mencegah potensi penyalahgunaan situs-situs pemerintah untuk keperluan ilegal, seperti judi online. Ini merupakan momentum penting untuk mempercepat transformasi digital yang aman,” kata dia kepada wartawan Minggu (2/3/2025).
Pria yang akrab disapa Deng Ical itu menilai penutupan situs yang tidak aktif adalah langkah nyata untuk memerangi praktik judi online yang kerap memanfaatkan celah keamanan di situs-situs yang tidak dikelola dengan baik.
Baca juga: Menkomdigi: 440 Ribu Anak Usia 10-20 Tahun Terpapar Judi Online
Sebagai anggota Panja Judol, ia mengungkapkan bahwa praktik judi online sering kali mengeksploitasi situs pemerintah yang tidak terurus dengan baik.
"Kami di Panja Judol telah melihat banyak situs yang tidak aktif malah dimanfaatkan oleh pelaku judi online. Ini adalah langkah yang sangat tepat, dan kami mendukung penuh langkah Komdigi untuk menonaktifkan situs-situs tersebut,” ujarnya.
Baca juga: Bareskrim Polri Tahan 9 Tersangka Kasus Judi Online Jaringan Internasional, Servernya di Eropa
Selain itu, Deng Ical menambahkan bahwa kebijakan ini harus diikuti dengan konsolidasi layanan digital pemerintah, termasuk migrasi konten penting dari situs yang tidak aktif ke platform yang lebih modern dan aman.
Hal ini akan membantu masyarakat dalam mengakses informasi tanpa khawatir terganggu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Momen ini harus dimanfaatkan untuk memastikan layanan digital pemerintah lebih terintegrasi, aman, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk memperkuat infrastruktur digital,” ucapnya.
Deng Ical juga mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan evaluasi terhadap situs-situs mereka yang tidak aktif.
Ia meminta Komdigi untuk memetakan masalah yang menyebabkan ketidakaktifan situs tersebut, baik karena keterbatasan anggaran, SDM yang kurang terlatih, atau faktor lainnya.
“Komdigi perlu melakukan analisis mendalam sebelum mengambil langkah penonaktifan situs pemerintah. Jika masalahnya terkait anggaran, pemerintah bisa mengalokasikan dana khusus untuk pemeliharaan situs dan penguatan sistem keamanan siber,” ucapnya.
Menurut Deng Ical, pelatihan SDM juga sangat penting untuk memastikan bahwa aparatur pemerintah memiliki keterampilan yang cukup dalam mengelola platform digital.
Dia menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sektor industri untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Deng Ical juga menekankan perlunya pemantauan rutin oleh Komdigi terhadap keaktifan dan keamanan situs-situs pemerintah.
Pemberian apresiasi bagi instansi yang inovatif dan pemberian sanksi bagi yang lalai akan sangat penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif.
"Komisi I DPR RI siap mendukung melalui fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan secara berkelanjutan," pungkasnya.