Baca tanpa iklan
Laporan Gabriela Irvine Dharma
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) terus mendorong penguatan kebijakan inklusif di Indonesia melalui pendekatan multipihak.
Baca juga: Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah, Bank Jago Dorong Kolaborasi dan Inovasi Digital
Adapun hal yang menjadi fokus diskusi adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat mewujudkan akses yang lebih setara bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat marjinal.
Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam pembangunan inklusif, termasuk melalui penguatan isu Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
Hal ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan.
Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah.
Team Leader INKLUSI, Kate Shanahan menekankan bahwa penguatan GEDSI bukan sekadar pencapaian angka statistik, akan tetapi harus berujung pada perubahan kebijakan yang berkelanjutan.
Baca juga: Kesetaraan Gender Lindungi Perempuan Dari Kekerasan, Keluarga Pun Terjaga
"Ketika kita telah bersama-sama menyadari pentingnya isu GEDSI menjadi bagian dari kebijakan pemerintah secara jangka panjang, maka kami optimistis akan terjadi perubahan sosial yang memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan," ujar Kate saat acara Dialog Dengan Media: Memperkuat Kebijakan Inklusif di Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (18/3/2024).
INKLUSI lanjut Kate telah bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil di 32 provinsi untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam kebijakan dan program pembangunan.
"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. Dengan kolaborasi multipihak, kita bisa menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat," tambahnya.
Meski berbagai kebijakan telah mengakomodasi perspektif GEDSI, masih ada kesenjangan dalam implementasi di lapangan, menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menyoroti bagaimana kebijakan nasional sering tidak berjalan maksimal di tingkat daerah.
Baca juga: Keterbatasan Fisik Bukan Halangan Penyandang Disabilitas Netra untuk Berkarya
"Kami menemukan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memastikan kebijakan inklusif bisa diimplementasikan secara maksimal," jelasnya.
Senada dengan itu, Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi banyak tantangan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak lainnya.
"Kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga implementasi yang efektif dan merata. Hambatan sosial dan ekonomi masih menghalangi mereka untuk berkontribusi penuh dalam masyarakat," ujar Joni.
Melalui Program INKLUSI, SIGAB terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif, termasuk dalam meningkatkan aksesibilitas, menghapus diskriminasi, serta memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas.
Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Baca juga: Ikuti Sidang Soal Perempuan di Markas PBB, Legislator PDIP Bicara Pentingnya Keadilan Gender
Dengan dukungan dari berbagai pihak, INKLUSI berharap dapat
terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih terbuka, adil, dan setara bagi semua.