Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu mengatakan, pencabutan status Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) akan mencoreng nama Indonesia di mata dunia.
Bane mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan dan memperkuat komunikasi dengan UNESCO.
"Pemerintah harus segera melakukan perbaikan sebagaimana catatan yang diberikan UNESCO 2023 lalu. Paralel dengan perbaikan di lapangan berjalan, komunikasi langsung dengan UNESCO perlu dilakukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah," kata Bane saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (25/5/2025).
Bane juga meminta agar pengelolaan kawasan dilakukan secara serius dan penuh waktu oleh pihak yang berkantor langsung di kawasan Danau Toba.
"Badan Pengelola jalankan tugas dengan baik dengan berkantor di kawasan Danau Toba serta yang sifatnya kerja penuh waktu, bukan sembari kerja di instansi lain," ujarnya.
Baca juga: Percepat Akses ke Danau Toba, BPODT dan Pemprov Sumut Ajukan Amenitas Pesawat Amfibi ke Kemenhub
Politikus PDIP ini menegaskan status global yang disematkan kepada Kaldera Toba bukanlah tujuan akhir, melainkan tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian alam.
"Status Global Geopark yang diperoleh Kaldera Toba bukan tujuan akhir, status ini harusnya meningkatkan komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian alam," ucap Bane.
Bane mengingatkan, pencabutan status tersebut akan berdampak serius terhadap citra Indonesia di dunia internasional.
Baca juga: Delegasi Indonesia Suguhkan Tari Kreasi Berbasis Tradisi Batak Toba di Powerful Daegu Festival 2025
"Jadi jika status ini dicabut, maka nama Indonesia akan tercoreng. Indonesia akan dikenang sebagai negara yang tak memiliki komitmen melestarikan alam, melestarikan Danau Toba sebagai anugerah dari Tuhan," tegasnya.
UNESCO diketahui memberikan “kartu kuning” kepada Geopark Kaldera Toba dalam sidang pada September 2023.
Jika tak ada perbaikan berarti, status geopark dunia yang disandang kawasan itu terancam dicabut.