Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
PDB atau Gross Domestic Product (GDP) yaitu total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya satu tahun.
Baca juga: Butuh 625,37 Miliar Dolar AS untuk Bangun Infrastruktur, Dukungan APBN Cuma 40 Persen
"Saya menyampaikan bahwa tahun 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," ujar Sri Mulyani kepada wartawan seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Ia menjelaskan, pembahasan mengenai APBN 2025 saat ini masih berlangsung di DPR RI.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga tengah menyusun nota keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN 2026 yang rencananya akan disampaikan Presiden ke DPR pada 15 Agustus 2025.
Menurutnya, sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo telah mulai dimasukkan dalam penyusunan RAPBN 2026.
Termasuk, program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, hingga pembangunan infrastruktur ketahanan pangan seperti irigasi dan bendungan.
"Belanja difokuskan kepada program-program penting, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, perbaikan sekolah madrasah, sekolah digital, dan juga dari Kemendikti Saintek," ujarnya.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Prabowo memberikan arahan untuk menjaga defisit pada level yang sehat.
Selain itu, Presiden memastikan penerimaan negara tetap kuat melalui reformasi kebijakan.
"Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan, sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Presiden juga meminta agar deregulasi dilakukan agar perekonomian tidak selalu tergantung kepada APBN," pungkasnya.