TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kepolisian Daerah Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana dari Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, pada Selasa (9/9/2025).

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/6318/IX/2025/SPKT/PoldaMetroJaya dan dilayangkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Dalam laporan itu, Ardi mengadukan dugaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363, Pasal 170, dan/atau Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peristiwa yang menjadi dasar laporan terjadi pada Senin (8/9/2025) sekitar pukul 20.30 WIB di kawasan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mobil pribadi milik Ardi mengalami kerusakan berupa pecah kaca, dan sejumlah dokumen penting dilaporkan hilang.

Sebelum membuat laporan resmi, Ardi menyampaikan kepada media bahwa insiden tersebut merupakan bagian dari rangkaian dugaan teror dan intimidasi yang dialaminya sejak Desember 2024. Ia menyebutkan beberapa kejadian lain, termasuk peretasan akun Instagram kantor, pengambilalihan akun WhatsApp pada akhir Agustus 2025, serta penguntitan terhadap rekan-rekannya.

"Kami mengalami serangan berulang, baik terhadap saya pribadi maupun terhadap lembaga kami, Imparsial," ujar Ardi. Ia berharap pihak kepolisian dapat segera mengusut dan mengidentifikasi pelaku di balik rangkaian kejadian tersebut.

Baca juga: Ferry Irwandi Berpeluang Dilaporkan Polisi, Feri Amsari: TNI Perlu Baca Undang-Undang Dasar

Imparsial sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Ardi Manto Adiputra dikenal sebagai figur yang aktif dalam advokasi HAM, reformasi sektor keamanan, dan perlindungan hak sipil.

Dengan latar belakang pendidikan hukum dan ilmu sosial, serta pengalaman lebih dari satu dekade di bidang advokasi dan penelitian, Ardi kerap menjadi narasumber dalam berbagai forum nasional dan internasional. Ia juga mengikuti pelatihan dan sertifikasi HAM di dalam maupun luar negeri, yang memperkuat kapasitasnya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.