TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat dan memicu spekulasi politik di tengah publik. Meski belum ada dokumen resmi yang beredar, rumor soal surat presiden (surpres) dari Presiden Prabowo Subianto ke DPR RI terus bergulir.

Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), Sandri Rumanama, menilai bahwa diamnya Istana justru memperkuat anggapan bahwa rumor tersebut benar.

“Publik bisa menilai Presiden gamang, atau bahkan tertekan oleh kepentingan politik tertentu,” kata Sandri dalam pesan tertulis yang diterima Tribunnews, Sabtu (13/9/2025).

Sandri menekankan bahwa posisi Kapolri adalah simbol stabilitas nasional. Menurutnya, jika isu ini dibiarkan tanpa klarifikasi, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun, soliditas internal Polri terganggu, dan agenda reformasi bisa terseret dalam drama politik yang tidak produktif.

“Presiden perlu segera mengeluarkan klarifikasi resmi. Penjelasan sederhana mengenai status isu ini, apakah benar ada proses pergantian atau hanya rumor, sudah cukup untuk meredam spekulasi,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan surpres ke DPR.

“Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar,” kata Prasetyo kepada awak media, Sabtu (13/9/2025).

Baca juga: RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025, Jokowi Mendukung, Akui Sudah Pernah 3 Kali Ajukan ke DPR

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan bahwa hingga Jumat malam (12/9/2025), pimpinan DPR belum menerima surat presiden terkait pergantian Kapolri.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, juga menyatakan belum ada informasi resmi soal surpres. Ia bahkan menyebut bahwa Listyo Sigit kemungkinan akan tetap menjabat hingga akhir 2025.

“Kami dapat kabar juga Pak Sigit ini akan dipertahankan sampai akhir tahun 2025,” ujarnya.

Isu pergantian Kapolri mencuat setelah gelombang demonstrasi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 yang menewaskan sedikitnya 10 orang. Salah satu insiden yang memicu kemarahan publik adalah tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tertabrak kendaraan taktis Brimob.

Meski Istana dan DPR telah membantah adanya surpres, publik masih menunggu kepastian langsung dari Presiden Prabowo.

Klarifikasi resmi dinilai penting untuk menjaga wibawa pemerintah dan meredam spekulasi yang bisa melemahkan stabilitas nasional.