TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sarjono Amsan, menilai proyek mercusuar Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sudah semestinya disetop, tak perlu berlanjut ke Surabaya seperti yang belakangan berembus.

Menurut Sarjono pembangunan kereta cepat hanya berfokus di Pulau Jawa dan tidak mencerminkan keadilan pembangunan nasional.

Biaya Rp118 triliun seperti yang dihabiskan untuk KCBJ, dipandang lebih baik dialokasikan untuk pembangunan jalan lingkar Papua di Indonesia Timur.

“Biaya Rp118 triliun untuk KCBJ lebih dari cukup membangun jalan lingkar Papua,” kata Sarjono kepada wartawan, Senin (3/11/2025).

Ia menilai pembangunan jalan lingkar Papua dan penghubung antarkabupaten di wilayah timur Indonesia belum tuntas. Selain itu jalan lingkar Kalimantan juga belum rampung.

Baca juga: Dirut KAI Dipanggil Prabowo, Kereta Cepat Whoosh Turut Disinggung

Pemerintah kata dia, punya pekerjaan rumah untuk membangun jalan lingkar Papua dan penghubung antarkabupaten di wilayah timur Indonesia, serta merampungkan jalan lingkar Kalimantan.

“Jalan lingkar Kalimantan juga belum selesai, tapi sudah terdengar rencana kereta cepat Jakarta–Surabaya,” ujarnya.

Wacana meneruskan Whoosh sampai Surabaya dipandang jadi cermin kurang responsifnya pemerintah terhadap keadilan pembangunan antarwilayah.

Sarjono mengaku sepakat dengan mantan Menteri Perhubungan cum Direktur Utama PT KAI kala itu, Ignasius Jonan yang menolak pembangunan kereta cepat, karena lebih setuju dana proyek diprioritaskan untuk pemerataan transportasi kereta api di wilayah luar Pulau Jawa.  

“Saya sepakat dengan pandangan Ignatius Jonan yang menolak proyek Whoosh demi pemerataan pembangunan transportasi,” tambahnya.

Koordinator Timur Indonesia Bergerak ini mencontohkan proyek kereta api Sulawesi Selatan yang baru mencapai 144 kilometer dan belum tersambung ke utara.

Berkenaan dengan itu dirinya mendorong senator DPD dan anggota DPR dari Indonesia Timur bisa memperjuangkan keadilan pembangunan kawasan.

Sarjono menegaskan, jika perjuangan di parlemen gagal mengubah kesenjangan, rakyat Indonesia Timur harus mengevaluasi mandat politiknya.

“Gerakan masyarakat sipil perlu menilai secara jernih kesenjangan antara Jawa dan wilayah timur,” katanya.

Ia kemudian menyinggung data kemiskinan yang menunjukkan enam dari sepuluh provinsi termiskin berada di Papua, sekalipun di sana terdapat tambang emas terbesar dunia.

“Timur Indonesia Bergerak menyerukan evaluasi mandat para wakil rakyat dan posisi Indonesia Timur dalam NKRI,” pungkasnya. (*)