Ringkasan Berita:

• Komisi XIII DPR mendorong perbaikan sistem war Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa
• Banyak laporan dari peserta yang mengikuti war namun tidak beruntung maupun yang lolos
• Meningkatnya ketertarikan anak-anak muda Indonesia untuk bekerja atau magang di luar negeri merupakan hal positif

TRIBUNNEWS.COM - JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina, mendorong perbaikan sistem war Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) setelah menerima aspirasi Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara (Waskita). 

Diketahui, SDUWHV adalah surat dukungan dari Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Work and Holiday Visa.

Baca juga: Trump Perketat Aturan Permohonan Visa, Turis Obesitas Terancam Tak Bisa Berlibur ke AS

Vira mengatakan, banyak laporan dari peserta yang mengikuti war namun tidak beruntung maupun yang lolos, dan keduanya mengeluhkan persoalan teknis yang sama.

Dari masukan dua kelompok tersebut, Komisi XIII melihat adanya garis temu bahwa persoalan utama terletak pada sistem.

Baca juga: Anggota DPRD Gorontalo Jadi Tersangka Penipuan Haji, Berangkatkan Calon Jemaah Pakai Visa Kerja

“Kita perlu memperbaiki sistem yang ada agar tidak banyak merugikan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

Dia menilai meningkatnya ketertarikan anak-anak muda Indonesia untuk bekerja atau magang di luar negeri merupakan hal positif. 

Namun sistem pendaftaran yang sering mengalami error justru menimbulkan polemik. 

“Ini yang ingin kita dorong dari imigrasi agar segera diperbaiki,” kata Vita.

Menanggapi pertanyaan mengenai dugaan ketidakadilan dalam proses war, Vita menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman. 

Penjelasan sementara dari pihak imigrasi yang diterimanya menyebut bahwa gangguan terjadi karena sistem tidak mampu menangani jumlah pendaftar yang membludak.

Komisi XIII, lanjut Vita, meminta imigrasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem digital yang digunakan. 

Dia menyebut pihak imigrasi bahkan berencana menghadirkan Google untuk memberikan penjelasan teknis terkait penyebab sistem sering down. 

“Itu saja yang ingin kita dengar, kenapa sistemnya bisa error,” kata dia

Soal usulan agar mekanisme SDUWHV diserahkan langsung kepada Pemerintah Australia, Vita menjelaskan bahwa skema saat ini memang merupakan permintaan Australia agar Indonesia melakukan penyaringan awal. Legislator PDIP itu mengatakan, bila Australia hendak melakukannya sendiri pun tidak menjadi masalah, namun urusan imigrasi tetap menjadi kewenangan Indonesia.

Lebih lanjut, Vita menekankan, sejauh ini Komisi XIII belum menemukan indikasi titipan dalam proses war. 

Meski demikian, ia mencatat masih ada perbedaan pengalaman peserta, seperti email konfirmasi yang berbeda-beda. Hal itu, katanya, akan kembali dibahas dengan imigrasi dan pihak teknis yang menangani sistem.

Ia berharap proses pembenahan dapat dilakukan dengan cepat dan sistematis agar polemik tidak kembali terulang, mengingat minat pemuda Indonesia terhadap kesempatan kerja di luar negeri terus meningkat. 

“Mudah-mudahan sistem bisa kita perbaiki agar ke depan tidak ada lagi polemik,” pungkas dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menepis kabar adanya dugaan sistem pemberian Surat Dukungan Untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) pada skema war day digital melalui situs keimigrasian dimanipulasi oleh "orang dalam" kepada calon pekerja.

"Jadi, semua diberlakukan oleh sistem (digital), tidak lagi oleh orang yang kami dapatkan sebelumnya ini ada permainan orang dalam," kata Direktur Teknologi Informasi Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Chicco Ahmad Muttaqin dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Kecurigaan para peserta yang tergabung dalam perwakilan gerakan DemoSDUWHV, menurut Chicco, muncul saat sistem mengalami downkarena traffic cloud Google melonjak tinggi hingga 1,4 juta pengguna sehingga sisa kuota seleksi tidak tampil di dalam dashboard peserta masing-masing.

"Tetapi karena kekuatan server Google pada saat itu diserang, maka tidak semua peserta SDUWHV bisa melihat dashboard yang terjadi. Biasanya kan kalau di tahun 2024 itu bisa terlihat tuh, tinggal sekian, tinggal sekian, tinggal sekian," ucapnya.

Baca juga: Buntut Tolak Visa Pesenam Israel, Mimpi Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2036 Terancam Sirna

Selain itu, ada dugaan terhadap pemberian email yang terasa acak atas pendaftaran pada 15 Oktober dan 17 Oktober. Chicco mengungkapkan bahwa pemberian email itu tidak acak, sebab peserta yang mendapatkan email adalah peserta yang sudah masuk limit kuota berjumlah 5.000 orang tersebut tidak bisa melakukan verifikasi tahap kedua.

“Akhirnya, peserta yang sudah masuk 5.000 ini, tidak juga bisa melanjutkan untuk ke-verifikasi kedua. Akhirnya, kita berikan link khusus untuk mereka. Jadi, bukan karena kami secara acak atau bukan kami main lotre, tetapi kami melindungi hak kepastian hukum bagi 5.000 yang pertama itu tadi,” ungkapnya.

Di sisi lain, tutur Chicco, terdapat peserta yang tidak mendapatkan email walaupun mendapatkan konfirmasi telah dikirimkan email akan dilakukan rencana kontinjensi atau rencana khusus untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.