TRIBUNNEWS.COM - Hermansyah Siregar resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) pada 28 November 2025 di Jakarta. Pengangkatan tersebut menegaskan rekam jejak kinerjanya yang kuat, terutama saat memimpin Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan capaian signifikan dalam percepatan dan penyelesaian layanan pelindungan kekayaan intelektual, khususnya merek dan indikasi geografis.

Sepanjang Januari hingga 15 November 2025, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis di bawah kepemimpinan Hermansyah berhasil menyelesaikan 129.672 permohonan, serta memangkas waktu penyelesaian permohonan dari sembilan bulan menjadi enam bulan sesuai undang-undang Cipta Kerja. 

Selain itu, Hermansyah juga melakukan akselerasi pendaftaran Indikasi Geografis sejumlah 66 dan mendorong percepatan pendaftaran merek kolektif pada Koperasi Merah Putih yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Akselerasi layanan yang dilakukan ini sesuai dengan arahan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang ingin memastikan bahwa layanan KI diberikan secara efektif, cepat, dan mudah kepada masyarakat. Keselarasan ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan Hermansyah mampu menerjemahkan arahan kebijakan menjadi hasil nyata di tingkat operasional.

Dalam sesi pelantikan, Wakil Menteri Hukum RI Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa Ditjen KI memiliki peran strategis dalam menggerakkan nilai ekonomi dari kreativitas, inovasi teknologi, pengetahuan tradisional, dan potensi daerah. Menurutnya, penguatan layanan KI harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, UMKM, dan pelaku kreatif.

“DJKI bukan lagi sekadar kantong administratif untuk mencatat karya atau menerbitkan sertifikat. KI harus tampil sebagai otoritas yang mampu menggerakkan nilai ekonomi dari kreativitas, inovasi, pengetahuan tradisional, dan potensi daerah di seluruh Indonesia,” ujar Eddy.

Baca juga: Berpotensi Langgar Hak Cipta, DJKI Ingatkan Jangan Sembarangan Mutilasi atau Parodikan Film

Eddy kemudian memberikan arahan agar Hermansyah melanjutkan percepatan modernisasi layanan KI. Digitalisasi, penyederhanaan prosedur, serta integrasi data dipandang menjadi fondasi untuk memastikan layanan KI semakin cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

“Teruntuk Dirjen KI, jadilah lokomotif inovasi. Perkuat digitalisasi layanan, kurangi hambatan prosedural, dan bangun sistem KI yang terintegrasi, transparan, dan ramah pengguna,” jelas Eddy.

Dengan rekam jejak yang telah terbukti, Hermansyah diharapkan memperkuat pelindungan merek, IG, hak cipta, dan paten sebagai instrumen ekonomi yang meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Penguatan tata kelola KI di bawah kepemimpinannya menjadi bagian penting dalam mendorong daya saing nasional dan memperluas kesempatan usaha di seluruh Indonesia.

Baca juga: DJKI Soroti Permasalahan Pembuatan Konten di Ruang Publik Serta Hak Ciptanya