Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar dilakukan audit dan evaluasi total terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) imbas bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatra.
- Akhir-akhir ini, PT TPL menjadi perbincangan setelah disebut-sebut menjadi biang kerok atas bencana yang menewaskan ribuan orang tersebut.
- Nantinya, Raja Juli akan menugaskan Wamenhut untuk melakukan audit terhadap PT TPL.
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar dilakukan audit dan evaluasi total terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) imbas bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatra.
Akhir-akhir ini, PT TPL menjadi perbincangan setelah disebut-sebut menjadi biang kerok atas bencana yang menewaskan ribuan orang tersebut.
"Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini," tutur Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Nantinya, Raja Juli akan menugaskan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) untuk melakukan audit terhadap PT TPL.
"Nanti insyaallah sekali lagi apabila ada hasilnya akan saya umumkan kembali kepada publik, apakah kita akan kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) yang mereka kuasai beberapa tahun belakangan ini," ungkapnya.
Raja Juli menyampaikan, sampai saat ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menertibkan 11 subjek hukum terkait bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
"Per hari ini kami sudah menertibkan 11 subjek hukum, yang nanti sekali lagi akan kita sinergikan proses penegakan hukumnya bersama dengan Satgas PKH," jelasnya.
Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, pemerintah resmi menghentikan sementara operasional pabrik milik PT TPL atau INRU di Pulau Sumatra sejak Kamis (11/12/2025).
Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PT TPL menerima dua kebijakan pemerintah.
Pertama, yaitu dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kemenhut.
Kemenhut menetapkan penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan pada wilayah PBPH di Aceh, Sumut, dan Sumbar, lewat surat nomor S.468/PHL/IPHH/PHL.04.01/B/12/2025 tertanggal 8 Desember 2025.
Baca juga: Bambang Haryo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Agam, Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana
Pada hari yang sama, perusahaan juga menerima surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatra Utara Nomor 500.4.4.44/237/DISLHK-PHPS/XII/2025 tertanggal 10 Desember 2025.
Surat tersebut memerintahkan penghentian seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus hasil budidaya, termasuk PKR.
Kebijakan itu diambil sebagai langkah mewaspadai potensi banjir dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Jumlah Korban Banjir Sumatra
Pada Minggu (14/12/2025) kemarin, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan BNPB Abdul Muhari kembali memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Abdul Muhari mengatakan, korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra bertambah 10 orang.
Sembilan di antaranya berasal dari Aceh dan satu lainnya ditemukan di Kabupaten Agam, Sumatra Barat.
Total korban jiwa akibat bencana Sumatra hari ini menjadi 1.016 orang.
"Untuk hari ini hasil pencarian dan pertolongan, bertambah 10 jasad yang ditemukan. Khususnya di Aceh ada sembilan dan satu dari Kabupaten Agam."
"Sehingga total yang kemarin rekapitulasi jumlah korban tiga provinsi itu 1.006 jiwa, hari ini bertambah 10 menjadi 1.016 jiwa," kata Abdul Muhari dalam konferensi, Minggu.
Kemudian data korban hilang menjadi 212 orang, berkurang lima dari data sebelumnya, yakni 217 orang.
Kapusdatin BNPB itu menegaskan, jumlah korban meninggal yang ditemukan dan pengurangan korban hilang pada hari ini memang tidak sinkron.
Karena data korban hilang ini tidak hanya berasal dari data yang ditemukan di lapangan, tapi juga berasal dari penambahan identifikasi korban yang sebelumnya sudah ditemukan.
"Untuk data korban hilang, kemarin 217, saat ini 212. Kenapa tidak sinkron, kalau yang meninggalnya ada bertambah 10, harusnya yang hilang berkurang 10."
"Ini seperti yang kami sampaikan, data korban yang hilang, ini tidak mesti dari data yang ditemukan di lapangan, tetapi juga data penambahan identifikasi dari korban yang sebelumnya sudah ditemukan, kemudian dikonfirmasi ternyata bukan dari warga kabupaten A, pindah ke kabupaten B."
"Hal-hal dinamis seperti ini terus kita dapati di lapangan, supaya pencatatan kita benar-benar sesuai dengan identifikasi by name, by address di tiap kabupaten/kota," jelas Abdul Muhari.
Kemudian untuk data jumlah pengungsi, Abdul Muhari menyebut hari ini berkurang menjadi 624.670, berkurang sebanyak 29.972 orang.
"Untuk jumlah pengungsi, dari 654.642 kemarin, hari ini 624.670. Jadi ada pengurangan dan ini kita terus konfirmasi."
"Di mana pengurangan ini memang benar kembali ke rumah masing-masing, atau pengurangan ini masih berstatus pengungsi seperti kami sampaikan, pindah dari titik pengungsian terpusat ke pengungsian mandiri, tetapi tetap bergantung pada suplai makanan, logistik yang didapatkan dari dapur umum."
"Ini terus kita pastikan angkanya supaya kebutuhan pangan untuk saudara kita yang terdampak bencana bisa tetap terus dipenuhi," imbuh Abdul Muhari.
(Tribunnews.com/Deni/Faryyanida)