Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey meyakini pemerintah masih mampu menangani dampak bencana alam di Aceh.
- Menurut Bey pemerintah telah menghitung segala kemampuannya dalam menangani bencana Aceh.
- Karena itu surat Aceh ke dua lembaga PBB untuk meminta bantuan menurutnya tak perlu ditanggapi berlebihan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey meyakini pemerintah masih mampu menangani dampak bencana alam di Aceh.
Menurutnya, pemerintah telah menghitung segala kemampuannya dalam menangani bencana Aceh.
Baca juga: Periksa 8 Korporasi Besar di Sumut, KLH Temukan Indikasi Kelalaian hingga Sebabkan Banjir Sumatera
"Ketika pemerintah masih belum memberikan lampu hijau terkait bantuan asing, artinya sudah memiliki kemampuan untuk menakar segala permasalahannya," kata Ujang, kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Legislator NasDem itu menilai, surat Aceh ke dua lembaga PBB tersebut tak perlu ditanggapi berlebihan.
"Pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin," ujarnya.
Dia juga berharap Kementerian Dalam Negeri dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh terkait surat tersebut.
"Biar tidak ada persepsi yang berbeda," tandasnya.
Aceh Surati 2 Lembaga PBB
Mengenai permintaan bantuan PBB tersebut sebelumnya disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA pada Minggu (14/12/2025).
"Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad dalam keterangan tertulisnya.
Menurut dia, selain telah menyurati dua lembaga tersebut saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh.
Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan insternasional.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini," ujarnya.
Terhadap permintaan tersebut, PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak.
"Di lapangan sendiri, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait. PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah," tulis PBB dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Senin.
UNDP Lakukan Peninjauan
Sementara itu, UNDP Indonesia juga telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12/2025).
Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).
UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
UNICEF juga telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
Sejak awal terjadinya banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja secara erat dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat.
Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.
"UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait," tulisnya.
Korban Meninggal 1.030 Orang
Senin (15/12/2025) sore, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Abdul Muhari menyebut, jumlah korban jiwa bertambah 14 orang sehingga total keseluruhan menjadi 1.030 orang.
"Untuk korban jiwa meninggal dunia bertambah 14 jiwa, dari 1.016 jiwa pada hari Minggu kemarin, 14 Desember saat ini menjadi 1.030 jiwa," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Pusat Informasi dan Media Center Komdigi di lobi Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh.
Rinciannya, tujuh jasad ditemukan di Aceh, kemudian enam jasad di Sumut, dan satu jasad di Sumbar.
Kemudian, jumlah korban hilang adalah 206 orang, berkurang dari hari sebelumnya yang berjumlah 212 jiwa.
Jumlah pengungsi juga sudah berkurang dibandingkan pada hari Minggu kemarin.
"Jumlah pengungsi per hari Minggu 14 Desember itu 624.670 jiwa, saat ini berkurang menjadi 608.940 jiwa. Ini proporsi jumlah terbesar masih di Provinsi Aceh, sebanyak 572.862 jiwa," tutur Abdul.