Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi DPR RI, Benny Kabur Harman, menegaskan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukanlah solusi.
Ia menilai mekanisme itu berisiko membuat demokrasi mundur, mempertahankan masalah klasik, dan merugikan hak rakyat memilih langsung.
Pernyataan Benny ini membuka kembali perdebatan lama yang penuh kontroversi, dan membuat publik bertanya: apakah pilkada lewat DPRD benar-benar jalan keluar atau justru jebakan politik?
Masalah Klasik Pilkada
Benny Kabur Harman menilai pilkada lewat DPRD justru berpotensi mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, dan lemahnya netralitas aparatur negara.
“Menurut saya, kembali ke pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” kata Benny kepada wartawan, Senin (5/1/2026).
Selain duduk di Baleg, Benny juga anggota Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.
Ia mendorong perbaikan Undang-Undang Pilkada agar norma hukum lebih jelas dan memiliki daya paksa.
“Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” ujarnya.
Peran Negara dalam Biaya Politik
Benny menekankan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dalam membiayai pelaksanaan pilkada.
“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” ucapnya.
Ia juga mengajak masyarakat tetap optimistis.
“Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,” imbuhnya.
Politik Uang dari Politisi
Pendiri Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menilai alasan politisi yang menyebut pilkada langsung rawan politik uang adalah tuduhan keliru.
Politik uang merujuk pada praktik pemberian uang untuk memengaruhi pilihan politik.
“Politisi itu sumber politik uang, bukan rakyat. Yang nyebar uang itu calon nggak pantas, nggak kompeten, maksa ingin menang,” tulis Saiful di akun X, Senin (29/12/2025).