Ringkasan Berita:

• DPP PDIP secara tegas mendesak adanya langkah transformasi dan reformasi pada institusi Polri dan TNI agar tidak terlibat dari kegiatan politik praktis
• Langkah ini penting untuk memastikan kedua lembaga tersebut tetap berada pada jalur profesionalisme
• PDIP merekomendasikan agar TNI tetap menjadi tentara profesional dan tidak terlibat juga dalam praktik politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PDIP secara tegas mendesak adanya langkah transformasi dan reformasi pada institusi Polri dan TNI agar tidak terlibat dari kegiatan politik praktis.

Hal itu menjadi poin rekomendasi eksternal yang dibacakan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional I (Rakernas) PDIP tahun 2026, Senin (12/1/2026).

Baca juga: Rakernas PDI Perjuangan 2026 Soroti Delapan Tantangan Fundamental Bangsa

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Jamaluddin Idham, menyatakan, langkah ini penting untuk memastikan kedua lembaga tersebut tetap berada pada jalur profesionalisme dan tidak terseret dalam arus politik praktis.

"Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui
penguatan akuntabilitas politik yang subtantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek," tegas Jamaluddin saat membacakan poin rekomendasi Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Senin (12/1/2026).

Tak cukup di situ, PDIP juga kata Jamaluddin juga mengusulkan penguatan mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberian wewenang eksekutorial bagi Kompolnas.

Hal tersebut penting menurut dia, agar tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. 

"Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan 'dwifungsi' jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personil Polri yang bertugas di akar rumput untuk menjamin Polri yang profesional, humanis dan terpercaya,” lanjut Jamaluddin membacakan naskah rekomendasi.

Baca juga: 21 Rekomendasi Rakernas I PDIP 2026, Dari Kedaulatan Pangan hingga Reformasi Polri

Terkait institusi TNI, partainya kata Jamaluddin, merekomendasikan agar TNI tetap menjadi tentara profesional dan tidak terlibat juga dalam praktik politik.

Hal ini dalam upaya menjunjung amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis. 

"Rakernas I mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian (Berdikari), memprioritaskan industri dalam negeri, dan berbasis kajian ancaman riil tanpa didikte pasar global," kata Jamaluddin.

Partai juga mendesak penguatan mekanisme organisasi berbasis meritokrasi dan senioritas guna menjaga soliditas internal. 

"Dalam aspek tata kelola internal, Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada Konstitusi," tandas dia.