Ringkasan Berita:

• Partai Gema Bangsa hadir sebagai koreksi atas politik yang menumpuk di pusat, menawarkan desentralisasi dan kemandirian. 
• Tanpa bohir dan bertumpu pada gotong-royong
• Partai ini mendukung Prabowo 2029 namun tegas menolak Pilkada lewat DPRD

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah lanskap politik nasional yang kian padat, satu partai baru kembali muncul.

Namanya Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa). Didirikan pada 17 Januari 2025, partai ini bersiap mendeklarasikan diri secara resmi pada Januari 2026, bertepatan dengan ulang tahun pertamanya.

Di mata banyak orang, mendirikan partai politik baru di Indonesia hari ini bukan perkara mudah. Dari puluhan partai yang berdiri, hanya 18 yang lolos verifikasi Pemilu 2024, dan hanya delapan yang berhasil menembus parlemen. 

Namun bagi para pendirinya, Gema Bangsa justru lahir dari pengalaman panjang dan kegelisahan yang menumpuk.

“Gema Bangsa lahir dari keresahan berpolitik, dari praktik partai yang selama ini serba sentralistik, semua kebijakan ditentukan pusat. Kami menawarkan gagasan baru: desentralisasi politik,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan dalam wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (13/1/2026). 

Baca juga: Gema Bangsa: Kepala Daerah Dipilih DPRD Kemunduran Demokrasi

Tanpa Bohir, Masih Patungan

Hal yang cukup mencuri perhatian adalah pengakuan jujur Sopiyan soal pendanaan partai. 

Hingga kini, Gema Bangsa belum memiliki bohir.

“Terus terang, sampai saat ini kami belum punya bohir,” kata Sopiyan. 

“Semua masih patungan pengurus!”

Operasional partai dijalankan secara gotong royong. Kantor disediakan oleh salah satu pengurus, sementara kebutuhan lain dipenuhi dari iuran internal. 

Dukung Prabowo 2029, Tetap Dukung Pilkada Langsung

Deklarasi resmi Gema Bangsa akan digelar 17 Januari 2026.

Agenda utamanya bukan sekadar peresmian identitas, tetapi juga penyampaian sikap politik.

Salah satunya, dukungan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029. 

"Biar jelas kelaminnya, kami mendukung Prabowo 2029.” ujarnya.

Namun menariknya, dukungan itu tidak berarti Gema Bangsa mengikuti seluruh garis kebijakan politik Gerindra.

Dalam isu pemilihan kepala daerah, Gema Bangsa secara tegas menolak Pilkada melalui DPRD dan tetap mendukung Pilkada langsung oleh rakyat.

“Ini bukan kontradiksi,” ujar Sopiyan. 

“Gema Bangsa jelas mendukung Pilkada langsung, karena rakyat perlu dihargai dan diapresiasi.”

Meski mendukung Prabowo Subianto untuk maju di 2029, Sopiyan menegaskan prinsip partainya tetap sama:

“Boleh saja kami mendukung Pak Prabowo, tapi prinsip ini adalah bentuk penghargaan kepada rakyat.”

Ia juga menepis anggapan bahwa sikap tersebut kontradiktif.

"Tidak ada masalah karena ini menjadi penting, penting buat mengapresiasi kehadiran rakyat meskipun adalah isunya efisiensi"

Menurutnya, efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan alasan untuk memangkas hak politik warga.

“Kalau mau efisien, cari model lain, misalnya e-voting. Jangan menghilangkan rakyat dari proses demokrasi.”

Menatap 2029

Tahun 2026 disebut Sopiyan sebagai tahun strategis. Gema Bangsa akan menggelar Rapimnas pada April untuk memantapkan struktur dan program, sebagai persiapan verifikasi Pemilu 2027 dan kontestasi Pemilu 2029.

Partai ini juga mengembangkan sistem keanggotaan digital, memungkinkan pendaftaran daring dan kartu anggota berbasis aplikasi.

Dalam waktu setahun, Gema Bangsa telah membentuk DPW di 38 provinsi dan lebih dari 460 DPD kabupaten/kota, atau sekitar 90 persen dari total wilayah administratif.

Soal target, Sopian tidak muluk. Namun ia tegas menyebut satu cita-cita: masuk Senayan.

“Kalau bisa duduk di DPR, kami bisa memberi kontribusi nyata,” ujarnya.

Basis pemilih yang dibidik adalah Generasi Z dan milenial, serta perempuan, kelompok yang dinilainya sering belum terwakili secara optimal dalam politik arus utama.(*/Malau)

Saksikan Wawancara Eksklusif lengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!