Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan isu pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak masuk dalam pembahasan revisi UU Pemilu
• Klarifikasi ini penting agar publik tidak terjebak pada informasi yang keliru terkait agenda legislasi DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan isu pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. 

Penegasan ini disampaikan untuk merespons isu yang berkembang luas di tengah masyarakat, terkait revisi UU Pemilu.

Hal itu disampaikan Dasco usai pertemuan terbatas antara pimpinan DPR, pimpinan Komisi II DPR RI, dan pemerintah yang diwakili Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

“Kami juga sepakat tadi bahwa Undang-Undang Pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden oleh MPR,” kata Dasco di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menurut Dasco, klarifikasi ini penting agar publik tidak terjebak pada informasi yang keliru terkait agenda legislasi DPR.

“Sehingga kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat,” tandas poltisi Partai Gerindra ini.

Adapun lima pimpinan Komisi II DPR yang hadir yakni Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda (F-NasDem), serta empat Wakil Ketua Komisi II DPR di antaranya Aria Bima (F-PDIP), Zulfikar Arse Sadikin (F-Golkar), Bahtra Banong (F-Gerindra), dan Dede Yusuf (F-Demokrat).

Presiden RI Pernah Dipilih MPR RI

• Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Presiden Repulbik Indonesia (RI) pernah dipilih oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
• Era Orde Baru (1966–1998) Presiden Soeharto selalu dipilih dan ditetapkan oleh MPR melalui Sidang Umum.
• Pasca-Reformasi (1999–2002) amandemen UUD 1945 dilakukan.
• Amandemen ke-3  Tahun 2001 mengubah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.
• Sehingga sejak Pemilu 2004, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh MPR.
• Isu Presiden RI muncul seiring keinginan sejumlah partai politik kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD