TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Krisis iklim memberikan beban lebih berat bagi perempuan, terutama di komunitas rentan dan wilayah yang bergantung pada sumber daya alam.

Selain meningkatkan risiko kemiskinan dan masalah kesehatan, krisis ini juga membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Akses mereka terhadap sumber daya, teknologi, dan pendanaan adaptasi pun masih terbatas.

Hal ini disampaikan Cazadira Fediva Tamzil, Executive Director Pijar Foundation, saat memaparkan hasil kajian Promoting Inclusive Climate Policy for Indonesia through Gender and Human Rights Perspectives di Jakarta, Kamis (29/1/2026). Kajian ini merupakan kerja sama Pijar Foundation dengan UNEP dan UN Women.

Baca juga: Krisis Iklim Berdampak Pada Kualitas Hidup Anak Indonesia

Peluncuran kajian dihadiri sejumlah pejabat dan pakar, antara lain Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK; Amurwani Dwi Lestariningsih, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA; Pangarso Suryotomo, Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB; Nico Barlev Marhehe, Programme Management UNEP Indonesia; dan Edriana Noerdin, Program Director Women Research Institute.

Menurut Cazadira, perempuan berperan penting dalam menjaga ketahanan komunitas, mulai dari pengelolaan pangan, air, energi, hingga membangun solidaritas sosial saat bencana terjadi.

“Kebijakan iklim seharusnya menyentuh dampak nyata di lapangan dan memanfaatkan pengetahuan serta kearifan lokal perempuan,” kata Cazadira.

Rekomendasi Utama

Kajian ini menyoroti beberapa rekomendasi penting: Standar minimum data yang terpilah berdasarkan gender untuk program adaptasi dan mitigasi, penguatan mekanisme partisipasi bermakna bagi perempuan dan kelompok rentan.

Kemudian integrasi perspektif gender dan hak asasi manusia dalam kebijakan iklim nasional, termasuk perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran lintas sektor.
Dukungan Pejabat dan Lembaga

Peluncuran kajian ini dianggap langkah penting menuju kebijakan iklim yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menegaskan bahwa pembangunan nasional yang inklusif dan responsif terhadap perubahan iklim hanya bisa tercapai jika kebijakan memperbaiki ketimpangan yang dialami perempuan dan kelompok rentan.

“Kajian ini menunjukkan bahwa perempuan, anak muda, masyarakat adat, dan penyelenggara bisa menjadi aktor kunci dalam kebijakan iklim. Namun, partisipasi mereka sering dipahami hanya sebagai formalitas, belum menjadi keterlibatan yang nyata.

Inklusivitas bukan soal siapa yang hadir, tapi siapa yang benar-benar didengar,” ujarnya.

Baca juga: Mahasiswa Diajak Hadapi Krisis Iklim Lewat Aksi Nyata di Kampus

Sementara itu, Pangarso Suryotomo dari BNPB menekankan pentingnya perhatian terhadap perempuan sebagai kelompok rentan pascabencana.

Ia menyoroti peran perempuan dalam mendukung mitigasi dan respons bencana.

Keterbatasan akses informasi, pendanaan, dan teknologi menjadi hambatan besar bagi perempuan dan kelompok marginal dalam menghadapi perubahan iklim.

Nico Barlev Marhehe, Programme Management UNEP Indonesia, menekankan perlunya perubahan cara pandang terhadap isu ini.

“Masalah iklim bukan hanya soal teknis, seperti penggunaan listrik, tapi juga soal tata kelola dan masalah sosial. Indonesia sudah punya dokumen kebijakan, tapi tantangan terbesar ada pada implementasinya,” ujar Nico.