Ringkasan Berita:

• Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa isu reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
• Prasetyo menjelaskan, Presiden setiap hari memantau kinerja para menteri dan pembantunya. 
• Jika dianggap perlu melakukan perbaikan atau pergantian, keputusan tersebut hanya diketahui dan ditentukan Presiden.
• Ia menambahkan, evaluasi terhadap kinerja menteri dilakukan secara berkelanjutan dalam proses kerja, bukan melalui forum khusus.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle yang santer akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Prasetyo terkait reshuffle hanya Presiden Prabowo Subianto yang mengetahui.

Prasetyo mengatakan, Presiden terus memonitor kerja anggota kabinetnya setiap hari.

"Bilamana kemudian merasa presiden perlu melakukan perbaikan atau pergantian, itu beliau yang tahu karena sehari-hatu beliau yang memonitor seluruh para pembantunya di kabinet," kata Prasetyo di Kantor Danantara, Jakarta, Jumat, (30/1/2026).

Prasetyo mengatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya.

"Bahwa yang perlu dipahami bahwa masalah ini hak prerogatif presiden, dan pak presiden tentu tiap hari melalukan evaluasi dalam tanda kutip ya bukan berarti ada forum khusus untuk mengevaluasi tidak, bahwa dalam proses bekerja itu menjalankan program, menjalankan tugas pasti bagian dari perjalanannya adalah melakukan penilaian atau evaluasi," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo pergeseran posisi Menteri atau wakil menteri merupakan hal yang wajar dalam kerja pemerintah.

"Kalau pada konteks yang saya sampaikan menjadi wajar. kan kebutuhan yang paham bapak presiden," katanya.

Isu perombakan kabinet santer akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Salah satu Menteri  yang dikabarkan akan dirombak yakni Menteri Luar Negeri Sugiono yang akan naik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Kursi Menlu dikabarkan akan diisi oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono.