Ringkasan Berita:
- Ibas minta pengunduran diri pejabat keuangan disikapi jernih dan berorientasi jangka panjang.
- Dorong reformasi pasar modal dan peningkatan posisi Indonesia di MSCI.
- Tekankan kebijakan pro-rakyat dan komitmen Fraksi Demokrat.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyoroti pengunduran diri serentak petinggi otoritas keuangan dan pasar modal Indonesia.
Menurut Ibas, dinamika tersebut harus disikapi secara jernih, proporsional, dan tidak reaktif, dengan tetap mengedepankan kepentingan jangka panjang perekonomian nasional.
Di tengah situasi tersebut, Ibas menegaskan pentingnya perbaikan pasar modal nasional dan reformasi ekonomi yang berkeadilan, terutama di tengah tantangan global yang kian kompleks.
Ibas juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional, termasuk langkah-langkah pembenahan kelembagaan di sektor pasar modal.
Selain itu, Ibas mendukung penunjukan Frederica Widyasari Dewi sebagai bagian dari upaya penguatan kepemimpinan dan tata kelola otoritas pasar modal ke depan.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ibas menilai pasar modal merupakan salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan nasional serta indikator penting kepercayaan investor terhadap Indonesia agar semakin kredibel, stabil, dan mampu bersaing secara global.
Soroti Posisi Indonesia di Indeks MSCI
Lebih lanjut, Edhie Baskoro yang juga merupakan lulusan bidang keuangan dari Curtin University menyoroti posisi Indonesia dalam indeks pasar saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Saat ini Indonesia masih berada dalam kategori emerging market, dengan potensi untuk naik ke level yang lebih tinggi.
“Kenaikan status Indonesia di MSCI bukan sekadar simbol, tetapi pintu masuk bagi arus investasi global yang lebih besar. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif,” kata Ibas dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Kendati demikian, Ibas mengingatkan masih adanya tantangan struktural yang perlu dibenahi secara serius, mulai dari tata kelola perusahaan hingga praktik-praktik pasar yang belum sepenuhnya sehat.
“Kita perlu reformasi yang lebih mendalam, mulai dari penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, hingga pemberantasan praktik pasar yang tidak sehat. Investor global harus yakin bahwa Indonesia adalah tempat yang aman dan terpercaya untuk berinvestasi,” ucapnya.
Tekankan Keberpihakan pada Rakyat
Di tengah ketidakpastian global, tekanan inflasi, dan tantangan struktural domestik, Ibas mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih pro-rakyat dan berorientasi pada sektor-sektor produktif.
Ibas menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan pasar modal dan pengisian jabatan-jabatan strategis.
“Kita tidak boleh lengah, apalagi membiarkan kepentingan segelintir elit mengalahkan kepentingan rakyat. Semua kebijakan harus berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas,” ucapnya.
Komitmen Fraksi Demokrat
Ibas menegaskan komitmen Fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk terus mengawal kebijakan ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkeadilan, serta mendorong penguatan pasar modal sebagai pilar penting perekonomian nasional.
Mengutip pernyataan peraih Nobel Ekonomi Joseph E. Stiglitz, Ibas mengingatkan pentingnya sistem keuangan yang berfungsi dengan baik bagi pembangunan ekonomi.
Menurutnya, hanya dengan reformasi yang konsisten dan menyeluruh, Indonesia dapat membangun pasar modal yang efisien, tangguh, dan berdaya saing global.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari kursi bos BEI.
Keputusan tersebut diambil setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama dua hari terakhir, yang berujung pada penerapan trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham sebanyak dua kali.
Pengumuman pengunduran diri tersebut ia sampaikan kepada wartawan di gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Baca juga: Kejaksaan Agung Ikut Selisik Penyebab di Balik Anjloknya IHSG Secara Mendadak
Tak berselang lama, gelombang pengunduran diri juga terjadi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (DKTK) I.B. Aditya Jayaantara turut menyatakan mundur dari jabatannya.
Baca tanpa iklan