Ringkasan Berita:

• Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang memaparkan capaian pariwisata Indonesia tahun 2025. 
• Berdasarkan data terbaru BPS, kinerja pariwisata melampaui target yang ditetapkan pemerintah.
• Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta, melebihi target 14–15 juta dan tumbuh 10,80 persen dibanding 2024.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana pada Rabu (4/2/2026).

Dalam rapat tersebut, Menpar memaparkan capaian kinerja pariwisata Indonesia tahun 2025.

Merujuk data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja pariwisata melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Badan Pusat Statistik baru mengeluarkan data terbaru, yaitu tanggal 2 Februari kami sampaikan pembaruan data sesuai publikasi BPS dan sumber relevan lainnya secara lebih detail kami sampaikan di beberapa slide setelah ini, tapi secara singkat semua metrik yang sudah dipublikasikan hasilnya oleh BPS melalui target melampaui target dan ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah," kata Widiyanti di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Dalam slide atau materi yang ditampilkan, Sepanjang tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta kunjungan, melampaui target nasional sebesar 14–15 juta kunjungan dan tumbuh 10,80% dibandingkan tahun 2024. 

Kemudian, dari aspek kualitas belanja, rerata pengeluaran wisatawan mancanegara atau Average Spending per Arrival (ASPA) tercatat sebesar USD 1.267, lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah. 

Devisa pariwisata tahun 2025 juga diproyeksikan mencapai USD 18,91 miliar atau setara Rp317,4 triliun, tumbuh 13,17 persen, dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan rujukan Bank Indonesia.

Capaian positif pariwisata juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. 

Sektor pariwisata saat ini menyerap sekitar 25,9 juta tenaga kerja, dengan mayoritas usaha pariwisata merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkontribusi langsung pada perputaran ekonomi daerah.

"Nah, kami sampaikan data-data yang kami tampilkan merupakan semuanya mengikuti periode data terbaru sesuai ketersediaan data dari BPS selaku wali data. Pemerintah harus menggunakan data dari BPS sebagai wali data resmi pemerintah sesuai Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik yang mengatur BPS sebagai penyelenggara utama data statistik nasional sebagai dan serta berkoordinasi dengan instansi lain untuk statistik sektoral," tandasnya.