TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti membuka Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 di PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Senin (9/2/2026), dengan gaya humoris khasnya.

Di podium, Abdul Mu’ti mengawali sambutannya dengan pantun numerasi yang langsung mengundang interaksi peserta.

“Enam kali enam?” tanya Abdul Mu’ti.

“36,” jawab hadirin serempak.

“Empat kali empat?” lanjutnya.

“16,” sahut para peserta.

“Saya mulai dengan salam, tolong dijawab dengan ikhlas,” ujarnya, disambut senyum hadirin.

Abdul Mu’ti menegaskan pantun numerasi bukan sekadar pembuka acara, melainkan pengingat pentingnya kemampuan dasar berhitung dan memahami angka.

“Pantun numerasi ini bukan sekadar pembuka, tapi pengingat bahwa kemampuan dasar seperti berhitung dan memahami angka harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Menurutnya, literasi dan numerasi adalah fondasi pendidikan dasar dan menengah yang harus diperkuat sejak awal.

Baca juga: Tragedi Siswa SD di Ngada NTT, Potret Kegagalan Negara dalam Memberikan Pendidikan Manusiawi

Capaian Program Pendidikan

Abdul Mu’ti juga menyampaikan capaian program Kemendikdasmen sepanjang 2025.

“Alhamdulillah, pada tahun 2025 kami dapat melaksanakan amanah Presiden untuk merealisasikan Asta Cita keempat melalui berbagai program dan kebijakan. Serapan anggaran Kementerian Dikdasmen mencapai 98,66 persen,” ungkapnya.

Capaian tersebut, lanjutnya, menjadi fondasi penting untuk memperkuat akselerasi, ekstensifikasi, dan intensifikasi program pendidikan ke depan, termasuk penguatan kebijakan literasi, numerasi, dan pembelajaran bermakna di sekolah.

Ditutup Pantun Ringan

Menutup sambutannya, Abdul Mu’ti kembali menggunakan gaya khasnya dengan pantun ringan yang membuat suasana cair.

“Burung emprit, burung merpati. Mohon pamit undur diri, kesempatan lain kita sambung,” tuturnya, disambut tawa hadirin.

Acara ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, pimpinan Komisi X DPR RI, serta perwakilan kementerian dan lembaga.