TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah agar menjaga soliditas dan kepastian arah kebijakan ekonomi di tengah dinamika pasar serta tekanan global.

Dia menekankan pentingnya keseragaman komunikasi antar kementerian agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha dan dunia internasional.

Hal ini disampaikan Hasto menjawab wartawan usai menghadiri diskusi bersama pakar ekonomi di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

“Dalam situasi ketika pasar dan dunia internasional memerlukan kepastian arah (direction), PDI Perjuangan menghimbau agar tidak ada pernyataan yang berbeda antar kementerian. Lebih baik mengedepankan disiplin berbicara dan mendorong prestasi kerja,” kata Hasto.

Hasto menyinggung perdebatan teknis antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono yang mencuat belakangan ini. 

Menurutnya, hal tersebut tidak perlu terjadi karena perbedaan suara bisa menciptakan ketidakpastian baru.

“Rakyat dan pelaku usaha memerlukan soliditas kebijakan. Kredibilitas pemerintah dibangun lewat transparansi dan ketiadaan conflict of interest. Pemerintah harus fokus menakhodai ekonomi nasional dengan kepastian hukum,” tambahnya.

Baca juga: Hasto: Gelar Honoris Causa Megawati di Riyadh Jadi Dorongan Tradisi Intellectual Leadership di PDIP

Hasto juga mengkritik kebijakan yang cenderung sentralistik, termasuk pemotongan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) yang mempersempit ruang fiskal daerah. 

Menurutnya, kepala daerah harus dilibatkan dalam program strategis seperti Makan Bergizi Gratis karena mereka yang paling memahami akar persoalan di lapangan.

Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mendesak pemerintah untuk menghitung ulang skala prioritas belanja negara. 

Meskipun program prioritas tetap berjalan, Said menekankan pentingnya efisiensi untuk menjaga kesehatan fiskal.

“Pemerintah harus 'ngerem' belanjanya supaya kita semua punya ketaatan untuk menjaga wibawa APBN kita,” tegas Said.

Said juga menyoroti target pajak dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp2.340 triliun. Mengingat adanya anomali pertumbuhan ekonomi 5,11 persen pada 2025 yang justru diiringi defisit penerimaan pajak (shortfall), Said memandang target tahun ini sebagai tantangan besar.

“Menteri Keuangan harus melakukan best effort sebesar Rp440 triliun dibandingkan realisasi tahun lalu. Kemarin di Komisi XI, Menkeu bahkan menyatakan yakin bisa melampaui angka itu. Optimisme itu kami catat baik-baik dan akan kami tagih,” tegasnya.

FGD ini menghadirkan enam pakar sebagai narasumber, yaitu Yanuar Rizky, Dr. Hendri Saparani, Awalil Rizky, Dr. Yustinus Prastowo, Dr. Ester Sri Astuti. Turut hadir pula jajaran DPP PDIP seperti Yuke Yurike dan Sri Rahayu, Ketua Megawati Institute Hilmar Farid, serta jajaran Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

Keterangan foto:

KONDISI EKONOMI - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto usai menghadiri diskusi bersama pakar ekonomi di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026). (Fransiskus Adhiyuda).