Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) akan memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap 3 bulan sekali.
Cak Imin menyatakan, data warga peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga akan diperbarui dengan frekuensi lebih cepat, yaitu sebulan sekali agar tepat sasaran.
"Jadi pemutakhiran DTKS setiap 3 bulan oleh BPS, kemudian penerima PBI pemutakhiran setiap 1 bulan agar PBI tepat sasaran dan kita akan memberi jeda hasil pemutakhiran itu untuk dikonsolidasikan pihak-pihak, khususnya BPJS Kesehatan, untuk dikonsolidasikan supaya tidak terjadi apa yang disebut kesalahpahaman," ucapnya dalam jumpa pers di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (16/2/2026).
Cak Imin menyebut, masyarakat juga berhak melakukan sanggah dan reaktivasi PBI melalui tiga jalur.
"Jalur yang pertama Cek Bansos, jalur yang kedua call center, jalur yang ketiga ada nomor WA (WhatsApp). Ini menjadi saluran sanggah bagi para peserta yang sebetulnya berhak, tetapi dicoret karena sudah dianggap mampu," ungkapnya.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) bertugas untuk menetapkan penerima manfaat yang datanya akan diteruskan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), lalu ditindaklanjuti BPJS Kesehatan.
"Nah, untuk supaya data lebih akurat sesuai arahan Pak Menko, kita akan terus perkuat mekanisme-mekanismenya. Maka itu kami mengundang masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi," tuturnya.
Pihaknya juga meminta peran dari pemerintah daerah untuk ikut berkontribusi memperbaiki data penerima manfaat melalui Cek Bansos, call center, dan WA.
Target Reaktivasi
Sebelumnya, Gus Ipul menargetkan reaktivasi 11 juta kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori PBI yang diselenggarakan BPJS Kesehatan akan selesai April 2026.
Sebelumnya, 11 juta kepesertaan PBI JKN itu telah dinonaktifkan.
Meski begitu, Gus Ipul menyatakan pihaknya memberikan kesempatan atau peluang reaktivasi kepesertaan masyarakat yang memang membutuhkannya atau tidak tercatat dalam sistem.
Baca juga: Mensos Gus Ipul: Reaktivasi 11 Juta Kepesertaan BPJS PBI Ditarget Rampung April 2026
“Kita juga ingin masyarakat menyanggah atas data-data di dalam DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional) itu," kata Gus Ipul kepada wartawan saat berkunjung ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu, (14/2/2026).
Dia berkata yang otomatis direaktivasi adalah kepesertaan orang-orang yang memiliki penyakit kronis atau katastrofik, seperti jantung koroner atau gagal ginjal yang memerlukan cuci darah secara rutin.
“Tetap kita lakukan groundcheck, kita lakukan uji di lapangan dalam beberapa bulan ke depan. Hasilnya nanti akan jadi pedoman untuk menyalurkan PBI pada tahap berikutnya."
“Antara dua sampai tiga bulan ke depan. Kita harapkan untuk yang 106 ribu lebih, yang memiliki penyakit kronis itu, paling enggak 2 bulan. Sisanya, dari 11 juta itu, kita harapkan tiga bulan, maksimal April,” ungkapnya.
(Tribunnews.com/Deni/Febri)