Ringkasan Berita:

• Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Muhammad Najib, menegaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai alat ukur kinerja, dasar pengambilan keputusan, akuntabilitas, sekaligus pendorong budaya kerja di perguruan tinggi.
• Rektor Universitas Bakrie, Sofia Alisjahbana, menyatakan transformasi pendidikan tinggi harus menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat, tidak hanya mengejar akreditasi dan kepatuhan dokumen.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Kelembagaan Kemendiktisaintek Muhammad Najib, mengatakan pentingnya Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk perguruan tinggi.

IKU, kata Najib, menjadi instrumen strategis untuk mendorong perbaikan berkelanjutan di perguruan tinggi.

"IKU berfungsi sebagai alat ukur kinerja institusi, dasar pengambilan keputusan, instrumen akuntabilitas, dan penggerak budaya kinerja," ujar Najib.

Hal itu disampaikan Najib dalam Sharing Session & Diskusi Penguatan Kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan IKU Perguruan Tinggi di Auditorium Universitas Bakrie, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Dalam paparannya, Najib menekankan bahwa IKU bukan sekadar alat pelaporan administratif, melainkan instrumen manajemen kinerja institusi.

"Konsistensi implementasi agar pengukuran kinerja tidak berhenti pada pelaporan semata, tetapi menjadi alat perbaikan," katanya. 

Rektor Universitas Bakrie, Prof. Sofia Alisjahbana, mengatakan transformasi pendidikan tinggi saat ini tidak lagi sebatas memenuhi aspek administratif.

"Saat ini transformasi pendidikan tinggi tidak hanya berbicara tentang akreditasi dan kepatuhan administratif, tetapi tentang bagaimana perguruan tinggi mampu memberikan dampak nyata," ujarnya.

Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Tambunan, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi tata kelola perguruan tinggi.

“Kelembagaan yang kuat jadi fondasi tata kelola yang baik buat perguruan tinggi bisa berkembang. IKU sebagai alat untuk mengubah paradigma sehingga PT bisa berfokus pada dampak,” ujar Henri.

Diskusi juga membahas berbagai tantangan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), antara lain kesenjangan antara dokumen dan pelaksanaan, audit mutu yang sekadar formalitas, serta kurangnya integrasi data dan keterkaitan SPMI dengan IKU.