Ringkasan Berita:

• Insiden keracunan massal menjadi pengingat penting bagi penguatan sistem dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Akademisi menilai keberhasilan program bergantung pada rantai pasok yang aman, termasuk cold chain dan pelacakan digital
• Standarisasi mutu dan distribusi yang adaptif dinilai krusial menjaga kualitas sekaligus kepercayaan publik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Insiden keracunan yang menimpa pelajar di sejumlah daerah menjadi pengingat penting bagi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Program prioritas nasional yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat itu dinilai tidak cukup hanya memastikan ketersediaan makanan, tetapi juga harus memperkuat sistem rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir.

Penguatan logistik, sistem rantai dingin (cold chain), pengawasan mutu bahan baku, hingga digitalisasi pelacakan distribusi menjadi faktor kunci agar program ini berjalan aman dan berkelanjutan.

Dosen Operation Management di PPM School of Management, Dr. Erni Ernawati, menegaskan keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh ketahanan sistem distribusinya.

“Keberhasilan MBG dari dapur ke sekolah bukan hanya tentang mengenyangkan jutaan anak Indonesia, tetapi memastikan setiap rantai pasok pangan bekerja secara aman, tangguh, dan berkelanjutan,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Baca juga: Anggaran Pendidikan Naik, Bukan Turun: Meluruskan Isu MBG dan APBN 2026

Program yang berjalan bertahap sejak Januari 2025 ini menyasar siswa PAUD hingga SMA/SMK serta ibu hamil dan menyusui. Namun, laporan dugaan keracunan memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur logistik pangan nasional dalam menopang program berskala besar tersebut.

Cold Chain dan Kontrol Mutu Jadi Titik Kritis

Menurut Erni, kerentanan terbesar terletak pada pengelolaan bahan baku, khususnya pangan mudah rusak seperti ayam, daging, ikan, dan produk olahan.

Tanpa sistem rantai dingin yang memadai, risiko pertumbuhan mikroorganisme berbahaya meningkat signifikan.

Proses sortir, penyimpanan, dan pengolahan harus mengikuti standar keamanan pangan yang ketat.

“Bahan baku harus melalui proses sortir sesuai standar kualitas serta ditangani dengan sistem penyimpanan dingin yang tepat. Jika tidak langsung diolah, bahan harus disimpan dengan benar untuk menjaga keamanan dan kualitasnya,” jelasnya.

Dalam skema distribusi nasional, gangguan di satu titik dapat berdampak luas.

Insiden keracunan tidak semata persoalan teknis dapur, tetapi juga mencerminkan pentingnya kontrol mutu di seluruh rantai pasok.

Digitalisasi Pengawasan Dinilai Mendesak

Selain infrastruktur fisik, Erni menekankan pentingnya sistem pelacakan digital (traceability) untuk memantau pergerakan bahan baku dari pemasok hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dengan sistem ini, sumber persoalan dapat diidentifikasi lebih cepat jika terjadi insiden. Transparansi distribusi juga memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program.

“Implementasi sistem pelacakan digital dan standardisasi rantai dingin menjadi instrumen vital untuk memantau keamanan pangan dan mencegah insiden berulang,” katanya.
 
Tantangan Distribusi dan Peran Rantai Pasok Lokal

Distribusi makanan ke sekolah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjadi tantangan tersendiri.

Keterlambatan distribusi berpotensi menurunkan kualitas sekaligus meningkatkan risiko kontaminasi.

Sebagai solusi, Erni mendorong penguatan rantai pasok berbasis lokal dengan melibatkan petani, nelayan, koperasi desa, dan pelaku UMKM pangan di sekitar SPPG.

"Pendekatan ini dinilai mampu memperpendek jalur distribusi, menjaga kesegaran bahan baku, serta menggerakkan ekonomi daerah," katanya.

Namun demikian, kata dia standarisasi mutu dan pengawasan tetap diperlukan agar kualitas pangan tidak berbeda antarwilayah.

Menjaga Kepercayaan Publik

Secara konseptual, MBG memiliki potensi besar dalam mendukung kesehatan anak, menekan angka stunting, serta memperkuat ekonomi lokal.

Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau cakupan penerima manfaat.

Kepercayaan publik menjadi faktor penentu.

“Tanpa penguatan rantai pasok, pengawasan kualitas, dan standardisasi pelaksanaan, program ini berisiko tidak mencapai tujuan yang diharapkan,” tegas Erni.