Ringkasan Berita:

• Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai pemerintah perlu menyampaikan jalannya program prioritas secara utuh, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 
• Menurutnya, publik tidak hanya perlu mengetahui capaian, tetapi juga tantangan dan hambatan agar tidak menimbulkan spekulasi atau fitnah. 
• Dalam konteks komunikasi publik, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredam disinformasi dan narasi negatif.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu untuk terus menyampaikan secara utuh jalannya sejumlah program prioritas kepada publik.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan jalannya program prioritas tersebut tidak hanya capaian, melainkan juga tantangan yang dihadapi sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan fitnah oleh pihak lain.

Dalam dinamika komunikasi publik saat ini, Trubus menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredam berkembangnya disinformasi, fitnah, dan narasi negatif terhadap pemerintah.

Ia juga mendorong agar komunikasi publik pemerintah melibatkan kalangan akademisi dan teknokrat yang memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat, sehingga pesan kebijakan dapat diterima secara objektif.

“Publik perlu mendapatkan informasi yang utuh, tidak hanya capaian, tetapi juga tantangan dan hambatan. Di situlah kepercayaan publik bisa dibangun,” katanya Kamis (4/3/2026).

Trubus mengatakan langkah Kepala Staf Kepresidenan Qodari dalam menggelar konferensi pers sebagai upaya penting untuk menyampaikan progres dan akuntabilitas program prioritas pemerintah.

Menurut Trubus, langkah ini menunjukkan peran strategis Kantor Staf Presiden dalam menjaga narasi publik sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, akurat, dan berbasis data terkait program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Ini bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Publik perlu tahu apa yang sudah dikerjakan pemerintah, bagaimana pengawasannya, serta bagaimana implementasi kebijakan di lapangan,” ujar Trubus.

Ia menilai, konferensi pers yang dilakukan KSP tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian isu strategis di ruang publik.

Dalam konteks ini, KSP dinilai berhasil menjalankan fungsi pengawalan program prioritas lintas kementerian/lembaga.

Trubus juga menyoroti pentingnya aspek akuntabilitas, khususnya terkait penggunaan anggaran negara. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perhatian publik dan memerlukan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.

“Akuntabilitas anggaran harus dijelaskan secara terbuka. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai langkah KSP menjalin kolaborasi aktif dengan Badan Komunikasi Pemerintah melalui konferensi pers bersama merupakan terobosan positif dalam memperkuat komunikasi publik pemerintah secara terintegrasi.

“Kolaborasi seperti ini penting dan perlu dilanjutkan. Dengan komunikasi yang terkoordinasi, narasi pemerintah bisa lebih kuat, konsisten, dan tidak mudah dipatahkan oleh disinformasi,” jelasnya.

Sorotan tentang MBG

Belum lama ini, polemik mengenai anggaran program MBG kembali mencuat setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengungkap data APBN 2026 terkait dana pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, My Esti Wijayati, mengatakan, pendanaan MBG masuk dalam pos anggaran pendidikan berdasarkan Undang-Undang APBN 2026 dan Peraturan Presiden tentang rincian APBN.

"Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” kata Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, belum lama ini.

Hal ini diungkapnya setelah banyak kader PDI-P di daerah mempertanyakan sumber anggaran MBG yang beredar di media massa dan media sosial.

Merespons polemik ini, Sekretariat Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut, peruntukan anggaran pendidikan pada APBN 2026 telah disetujui oleh pemerintah dan DPR RI.

Teddy pun menggarisbawahi bahwa rincian peruntukan anggaran pendidikan sebesar 20 persen tersebut, sudah mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR yang dipimpin oleh kader PDI-P.

Teddy menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan fondasi dari perbaikan pendidikan ke depan.

Program MBG ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).