TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai salah satu upaya negara untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi generasi muda.

Program tersebut dipandang memiliki tujuan strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak sekaligus meningkatkan kualitas generasi masa depan.

Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Bogor, Sihab Fajar Pratama, menyampaikan bahwa narasi yang menggiring seolah-olah program MBG bertentangan dengan sektor pendidikan merupakan framing yang tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan ruang diskursus publik.

Menurutnya, kebijakan publik seperti MBG lahir dari proses institusional yang panjang dan melibatkan berbagai lembaga negara, bukan keputusan satu individu semata.

Di tengah polemik yang berkembang di ruang publik, ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab intelektual dan etika publik yang sehat.

Baca juga: Tingkatkan Standar Dapur MBG, Ratusan SPPG Ikuti Bimtek Penjamah Makanan

Polemik terbaru muncul setelah unggahan ilustrasi dari sebuah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang menampilkan simbolisasi terhadap Presiden Republik Indonesia. Unggahan tersebut menuai berbagai tanggapan karena dinilai menggunakan simbol visual yang dianggap merendahkan martabat lembaga negara.

"Kritik tidak seharusnya disampaikan melalui simbolisasi yang merendahkan martabat lembaga negara," ujarnya, Minggu (8/3/2026).

Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Bogor menilai praktik kritik yang mengandalkan sensasi simbolik semacam itu tidak mencerminkan tradisi intelektual yang seharusnya dijunjung tinggi oleh kalangan akademik.

Kampus, menurut mereka, seharusnya menjadi ruang lahirnya gagasan besar dan solusi untuk memperbaiki bangsa, bukan panggung untuk menciptakan kegaduhan politik.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, kebijakan publik dibentuk melalui proses yang kompleks, melibatkan mekanisme politik, berbagai lembaga negara, serta pengawasan publik. Karena itu, menyederhanakan persoalan kebijakan negara menjadi serangan personal dinilai sebagai bentuk analisis yang sempit dan tidak mencerminkan kedewasaan berpikir dalam demokrasi.

Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Bogor juga menekankan bahwa demokrasi membutuhkan kritik yang tajam, rasional, dan bertanggung jawab. Kritik yang bertujuan memperbaiki kebijakan publik seharusnya dibangun di atas data, argumentasi, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat.

"Karena itu, menyederhanakan persoalan kebijakan negara menjadi serangan personal dinilai sebagai bentuk analisis yang sempit dan tidak mencerminkan kedewasaan berpikir," tutur Sihab.

Selain itu, momentum bulan Ramadhan dinilai dapat menjadi ruang refleksi bersama bagi masyarakat untuk menjaga etika dalam menyampaikan perbedaan pandangan. Demokrasi yang sehat, menurut mereka, tidak dibangun dari kegaduhan, melainkan dari perdebatan yang bermartabat dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Ke depan, Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Bogor menyatakan akan terus mendorong hadirnya tradisi kritik yang konstruktif, berlandaskan nilai intelektual, serta berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.