Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Prabowo mengatakan seluruh dunia mengalami goncangan akibat perang di Timur Tengah, sehingga dia mewanti-wanti agar rakyat Indonesia bersiap menghadapi kesulitan akibat perang tersebut.
- Bicara soal dampak konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia ini, Wijayanto menyarankan agar program pemerintah yang mahal bisa dikurangi
- Program-program yang disebut mahal itu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga pembelian Alutsista
TRIBUNNEWS.COM - Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan bahwa program-program pemerintah yang menggelontorkan dana banyak harus dikurangi di tengah konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang kian memanas ini.
Akibat perang AS-Iran tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi Indonesia karena konflik itu mendorong lonjakan harga energi, peningkatan volatilitas pasar keuangan, dan gangguan pada jalur logistik internasional.
Presiden Prabowo Subianto bahkan mengatakan seluruh dunia mengalami goncangan akibat perang di Timur Tengah ini, sehingga dia juga mewanti-wanti agar rakyat Indonesia bersiap menghadapi kesulitan akibat perang tersebut.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan berani dalam menghadapi kesulitan yang terjadi nantinya.
Bicara soal kemungkinan dampak konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia ini, Wijayanto pun menyarankan agar program pemerintah yang mahal bisa dikurangi terlebih dahulu.
"Program-program yang mahal itu memang mau tidak mau harus dikurangi, di masa lalu mungkin orang tidak percaya dengan analisa, ekonom ngasih masukan, tapi sekarang orang harus percaya kepada fakta, fakta bahwa kita kesulitan keuangan," tegas Wijayanto, Rabu (11/3/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Wijayanto lantas menjelaskan program-program yang disebutnya mahal itu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga pembelian alutsista atau alat utama sistem senjata.
"Jadi ya harus diadakan rasionalisasi, misalnya MBG yang betul-betul butuh itu kan hanya 15 persen anak Indonesia. Kenapa tidak fokus ke yang 15 persen itu dulu atau 25 persen saja, yang lain-lain bisa menunggu," katanya.
"Kemudian program yang lain, Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa tidak direm sedikit? Tetap jalan tapi jangan terlalu eksesif, terutama dari sisi spending."
"Kemudian hal-hal yang lain membeli Alutsista dan lain sebagainya yang biayanya mahal sekali. Kenapa tidak ditunda? Ancaman kita adalah ancaman ekonomi di dalam negeri, alutsista itu untuk ancaman pertahanan dari luar negeri," papar Wijayanto.
Oleh karena itu, untuk saat ini menurut Wijayanto, realokasi dan rasionalisasi merupakan pilihan yang paling tepat.
Baca juga: Minyak Mentah Dunia Melonjak, Ekonom Sarankan Pangkas Dana MBG: Kenaikan Harga BBM Opsi Akhir
"Jadi menurut saya melakukan realokasi, rasionalisasi itu pilihan yang mungkin satu-satunya," tegasnya.
"Dalam situasi yang sangat kompleks seperti Indonesia ini, sebelum perang teluk kan kita sendiri sudah mengalami beberapa turbulensi. Ini situasi yang sangat sulit, jadi justru aneh, tidak proper dan tidak realistis ketika pemerintah tetap mendorong program-program populis," kata Wijayanto.
Wijayanto pun menegaskan bahwa pemerintah harus mengerem terlebih dahulu program-program populis itu.
"Kemudian digeser ke hal-hal yang sifatnya lebih substantif. Harus hal-hal yang substantif yang dikedepankan, yang populis yang bisa ditunda, ditunda untuk membiayai hal-hal yang sangat urgent."
"Karena tanpa perang teluk, lagi-lagi saya tekankan, fiskal kita sudah kesulitan apalagi dengan tambahan perang teluk ini," ujar Wijayanto.
Ekonom Sarankan Pangkas Dana MBG
Tak jauh berbeda dengan Wijayanto, ekonom Abra Talattov dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) juga menilai pemangkasan dana program MBG saat ini yang paling mungkin dilakukan di tengah melonjaknya harga minyak mentah dunia, daripada menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Adapun, sejak serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu di Iran, yang disusul dengan ditutupnya Selat Hormuz, harga minyak mentah Brent terus naik.
Saat ini harga minyak dunia disebutkan tembus hingga US$ 100/barel. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belum ada gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri imbas kenaikan harga minyak yang terjadi itu dan masih akan dipantau dalam satu bulan ke depan.
Purbaya juga menegaskan belum ada rencana menaikkan harga BBM subsidi. Evaluasi menyeluruh terhadap harga BBM baru akan dilakukan setelah sebulan ini berlalu.
Namun, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah tidak sanggup lagi menanggung, Purbaya membuka kemungkinan adanya kenaikan harga BBM.
Sementara untuk MBG, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan memangkas anggaran program MBG. Namun, efisiensi akan dilakukan pada pengeluaran yang dinilai tidak produktif.
Menurut Purbaya, evaluasi akan difokuskan pada belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan utama program, seperti pengadaan perlengkapan tambahan yang tidak mendukung penyediaan makanan.
Namun, menurut Abra, pemangkasan dana MBG yang paling mungkin dilakukan daripada menaikkan harga BBM.
"Pemerintah tentu perlu melihat dari sisi pos belanja yang lain ya, termasuk dalam hal ini adalah MBG untuk dilakukan realokasi tambahan subsidi dan kompensasi energi," katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (10/3/2026).
"Karena memang dari pos belanja-belanja yang lain yang paling memungkinkan dipangkas ataupun direlokasi adalah dari belanja MBG dan juga termasuk belanja barang dari kementerian lembaga yang lain.
Lebih lanjut, kata Abra, anggaran MBG sebanyak Rp335 triliun tahun 2026 itu bisa direalokasi 10 persen-20 persen secara bertahap untuk menambah alokasi subsidi energi.
Jika memang pada akhirnya hanya minyak mentah dunia itu masih terus melonjak, Abra mengatakan, baru opsi terakhir adalah menaikkan harga BBM.
"Harga minyak mentah masih akan terus meningkat di atas 120 dolar misalnya, itu nanti baru opsi yang kedua yaitu dengan melakukan penyesuaian harga (BBM). Jadi saya melihat penyesuaian harga BBM itu menjadi langkah terakhir," ucapnya.
"Langkah yang paling awal itu dilakukan efisiensi dan realokasi tadi, yang kedua juga tidak kalah penting adalah melakukan pengendalian distribusi BBM subsidi," tambah Abra.
Abra pun menjelaskan tahun 2026 ini kuota BBM subsidi jenis Pertalite ada sekitar 29 juta kL. Kemudian untuk solar 18,6 juta kL.
"Itu kalau misalnya nanti distribusinya tidak mampu dikendalikan dan terjadi pertama shifting dari konsumen BBM non subsidi ke subsidi, kemudian terjadi kebocoran ataupun penimbunan. Nah, itu juga bisa memunculkan rIsiko lain."
"Jadi, artinya juga yang hal kedua yang penting adalah pengendalian dan mempercepat yang mekanisme distribusi BBM itu menjadi tertutup ataupun targeted, tidak terbuka lagi seperti sekarang agar betul-betul masyarakat bawah dan kelas menengah bawah itu yang berhak mengakses BBM subsidi," jelas Abra.
Setelah semua itu dilakukan, kata Abra, baru pemerintah punya opsi untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi.
"Jadi betul-betul jangan sampai masyarakat bawah ini terkena pukulan yang berat dari adanya gejolak kenaikan harga BBM global," tegasnya.
Purbaya sebelumnya mengatakan, meski ada opsi kenaikan BBM, dia meminta masyarakat untuk tidak panik berlebihan.
Ia berkaca pada pengalaman sejarah di mana Indonesia pernah melewati masa-masa yang lebih sulit.
"Kalau harga minyak 90-92 dolar, apakah itu kiamat buat kita? Enggak juga. Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai 150 dollar per barel," ungkapnya.
Purbaya pun menambahkan, meski pertumbuhan ekonomi mungkin akan sedikit melambat akibat guncangan harga energi, namun fondasi ekonomi Indonesia dinilai cukup kuat untuk tidak jatuh ke jurang krisis.
"Jadi kita punya pengalaman-pengalaman mengatasi hal itu," tandas dia.
(Tribunnews.com/Rifqah)