Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Presiden Prabowo Subianto melangsungkan diskusi dan wawancara bersama jurnalis, pengamat, dan pakar terkait isu terkini.
- Prabowo disebut berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi dengan berbagai elemen bangsa sekaligus mengajak semua pihak untuk bahu-membahu membangun negeri.
- Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun optimisme nasional untuk mewujudkan pelaksanaan transformasi bangsa.
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto melangsungkan diskusi dan wawancara bersama jurnalis, pengamat, dan pakar terkait isu terkini untuk merespons dinamika geopolitik global dan perkembangan kebijakan strategis dalam negeri pada Selasa (17/3/2026).
Pertemuan itu dikabarkan melalui akun Instagram @presidenrepublikindonesia yang dikelola oleh Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia.
"Presiden melangsungkan diskusi dan wawancara bersama sejumlah jurnalis, pengamat, dan pakar mengenai isu-isu terkini guna merespons dinamika geopolitik global dan perkembangan kebijakan strategis dalam negeri," ungkapnya pada Rabu (18/3/2026).
"Pertemuan ini menjadi ruang diskusi mendalam mengenai arah pemerintah dalam menghadapi tantangan dan menjawab berbagai pertanyaan penting yang menjadi perbincangan public," sambungnya.
Prabowo disebut berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi dengan berbagai elemen bangsa sekaligus mengajak semua pihak untuk bahu-membahu membangun negeri.
Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 19.00 WIB-01.30 WIB ini diharapkan menjadi Langkah konkret dalam membangun optimisme nasional untuk mewujudkan pelaksanaan transformasi bangsa.
Pemerintah Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah
Terpisah, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menilai saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang dihadapkan pada dilema dalam menyikapi dampak dari konflik Timur Tengah.
Dilema yang dihadapi antara memilih mengurangi belanja negara atau menaikkan defisit (utang) alias memutuskan tetap membelanjakan banyak uang di tengah penerimaan yang menurun.
“Memang ya, pemerintah mengalami dilema-dilema yang seperti saya lihat. Kalau biayanya kan cuma dua yang bisa menyelesaikan ini, mengurangi belanja atau berusaha menaikkan penerimaan,” kata JK di Kantor Pusat PMI, Jakarta Selatan, Rabu (18/3/2026).
“Ini penerimaan dalam keadaan ekonomi begini sulit, karena pajak menurun. Ekonomi menurun berarti pajak menurun. Jadi satu-satunya cara ialah cuma dua kemungkinan. Menurunkan belanja atau terpaksa menaikkan defisit,” lanjut JK.
Diketahui beberapa negara sudah mengambil langkah antisipasi dampak perluasan konflik di Timur Tengah.
Baca juga: Ketua DPD RI Imbau Semua Pihak Menahan Diri & Utamakan Dialog di Tengah Eskalasi Konflik Global
Pakistan, jadi negara yang melakukan penghematan energi dengan cara memberlakukan work from home (WFH) bagi pekerja pemerintahan dan swasta, belajar daring bagi pelajar, memotong gaji pejabat hingga memotong waktu bekerja dari 5 hari ke 4 hari.
Menurut JK, pemerintah hanya punya 2 pilihan, menaikkan defisit atau menurunkan belanja negara.
Ia melihat opsi yang diambil pemerintah adalah menurunkan belanja negara agar defisit tidak membengkak melampaui 3 persen.
Namun menjadi pertanyaan yakni sektor mana yang mau ditekan.
JK menjelaskan anggaran belanja negara terbesar adalah belanja ke daerah, belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja infrastruktur dan belanja pertahanan.
Ia hanya mengingatkan bahwa pengurangan anggaran belanja pada masing-masing sektor punya konsekuensi yang juga harus dihitung pemerintah.
“Yang mana diturunkan ya kita tidak tahu, ranah pemerintah. Kalau belanja diturunkan belanja daerah, kasihan itu daerah, itu tingkat 17 persen, itu seluruh penduduk di Indonesia ini akan kesulitan jalan, kesulitan pembangunan daerah, rakyat daerah. Kalau pendidikan, mutu pendidikan kita akan turun. Kalau kesehatan, fasilitas kesehatan akan turun. Jadi tentu pemerintahlah yang harus evaluasi efeknya,” kata JK.
Defisit
Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp135,7 triliun atau setara 0,5 persen terhadap produk domestik bruto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, defisit tersebut meningkat signifikan.
Pada Februari 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp30,7 triliun atau sekitar 0,13 persen dari PDB.
“Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30 persen. Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,” kata Purbaya, Jumat (6/3/2026).
Purbaya mengatakan kinerja penerimaan negara pada awal tahun ini menunjukkan tren positif, terutama dari sektor perpajakan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara hingga akhir Februari 2026 tercatat sebesar Rp358 triliun atau 11,4 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp3.153,6 triliun.
Realisasi tersebut meningkat 12,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp317,4 triliun.
Secara rinci, penerimaan perpajakan mencapai Rp290 triliun atau 10,8 persen dari target Rp2.693,7 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan pada Februari 2025 yang sebesar Rp 240,6 triliun.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun atau 14,8 persen dari target Rp459,2 triliun.
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan pengeluaran sebesar Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari pagu belanja negara dalam APBN 2026 yang mencapai Rp3.842,7 triliun. Realisasi tersebut meningkat 41,9 persen dibandingkan belanja negara pada Februari 2025 yang sebesar Rp348,1 triliun.
(Tribunnews.com/Deni/Danang)