TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meluapkan kekecewaannya terhadap rendahnya etos kerja sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial. 

Dalam Apel Pembinaan Pegawai di Jakarta, Kamis (26/3/2026), Gus Ipul menyentil keras fenomena pegawai "804" yang dianggap hanya menjadi beban negara.

"Ada istilah '804': datang jam 8 pagi untuk absen, setelah itu kosong tanpa kontribusi, hanya haha-hihi, lalu jam 4 sore absen pulang. Ingat, tugas kita bukan itu!" tegas Gus Ipul di hadapan para pegawai.

Bagi Gus Ipul, disiplin di Kemensos memiliki beban moral yang lebih berat dibanding kementerian lain. 

Hal ini karena Kemensos mengemban mandat langsung untuk melayani kelompok paling rentan, mulai dari fakir miskin hingga korban bencana.

"Hari ini saya berdiri bukan untuk basa-basi. Disiplin adalah harga mati. Tugas kita bukan sekadar administratif atau formalitas hadir lalu pulang," ujarnya dengan nada tajam.

Ribuan Pegawai Bolos Tanpa Kabar

Kekesalan Gus Ipul bukan tanpa alasan. Data kehadiran pasca-libur Lebaran menunjukkan potret buram kedisiplinan pegawai.

2.708 Pegawai tercatat mangkir tanpa keterangan pada hari pertama kerja.

Dari jumlah bolos tersebut, mayoritas (2.500 orang) berasal dari skema Flexible Working Arrangement (FWA), termasuk pendamping sosial status PPPK.

Bahkan, pada apel pembinaan yang dihadiri sekitar 150 orang, tingkat kehadiran tidak menyentuh angka 30 persen.

Lebih mengejutkan lagi, ditemukan indikasi adanya pegawai yang sulit dihubungi hingga diduga telah mangkir dari tugas selama dua tahun.

Baca juga: Gus Ipul Akan Beri Sanksi 2708 Pegawai Kemensos yang Tak Hadir di Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran

Ironi Pegawai Baru 

Gus Ipul mengaku sangat prihatin karena mayoritas pelanggar justru datang dari kalangan pegawai yang baru saja diangkat. 

Dari 30.000 PPPK yang dilantiknya, sekitar 2.500 orang sudah melanggar ketentuan disiplin meski belum genap satu tahun bekerja.

Pihak Kemensos pun tidak main-main dalam memberikan sanksi. 

Sepanjang 2025, hampir 500 pendamping PPPK telah dijatuhi peringatan, dan 49 orang resmi diberhentikan. 

Memasuki kuartal pertama 2026, sudah ada tiga pegawai yang terpaksa angkat kaki dari korps tersebut.

Gus Ipul kini memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemensos untuk melakukan evaluasi total guna membersihkan institusi dari parasit birokrasi yang menghambat pelayanan publik.