Ringkasan Berita:

• Pola komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang dialog dengan akademisi, tokoh organisasi masyarakat, hingga pimpinan media dinilai menjadi langkah penting untuk meredam perang narasi
• Dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo dapat mengembalikan politik ke ruang argumentasi yang lebih sehat
• Model komunikasi terbuka lebih sehat dibandingkan komunikasi satu arah atau pola politik tertutup yang minim ruang diskusi publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pola komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang dialog dengan akademisi, tokoh organisasi masyarakat, hingga pimpinan media dinilai menjadi langkah penting untuk meredam perang narasi di era demokrasi digital.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Majelis Sabtu bertema Politik Persepsi dan Perang Narasi di Era Demokrasi Digital di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Baca juga: Prabowo Dorong Masalah Thailand-Kamboja Diselesaikan Melalui Dialog

Pemantik diskusi, Nasrullah Larada, mengatakan ruang publik saat ini kerap dipenuhi potongan video, gosip, spekulasi, hingga framing media sosial yang membuat substansi kebijakan tenggelam dalam perang persepsi.

Menurutnya, dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo dapat mengembalikan politik ke ruang argumentasi yang lebih sehat.

“Dialog terbuka mengembalikan diskusi pada data, argumen, dan substansi kebijakan. Juga memberi kesan bahwa pemerintah mau mendengar, siap diuji, dan tidak anti kritik,” ujar Nasrullah.

Ia menilai model komunikasi terbuka lebih sehat dibandingkan komunikasi satu arah atau pola politik tertutup yang minim ruang diskusi publik.

Nasrullah bahkan berharap pola serupa diterapkan lebih luas di kementerian, lembaga negara, BUMN, hingga pemerintah daerah agar masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah secara utuh.

“Di era digital, kebijakan yang tidak dijelaskan secara terbuka sering kalah oleh persepsi yang disebarkan secara viral,” katanya.

Diskusi tersebut juga menghadirkan Alfan Alfian, Ade Reza Hariyadi, serta aktivis Taufik Amrullah.

Alfan Alfian mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan publik, namun harus disampaikan dengan basis data dan argumentasi yang kuat.

Menurutnya, pemerintah juga akan merespons kritik secara argumentatif agar ruang publik tidak dipenuhi narasi tanpa dasar.

“Dialog seperti yang dicontohkan Presiden Prabowo akan memperkaya informasi di ruang publik dengan dialog berkualitas dan mencerdaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Ade Reza Hariyadi menilai dunia digital telah berubah menjadi public sphere baru yang membuat opini publik tidak lagi sepenuhnya dikendalikan institusi formal.

Ia menyebut negara kini berhadapan dengan aktor-aktor asimetris seperti influencer dan buzzer yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik.

Baca juga: Dialog Presiden Prabowo dan KSPI Bahas Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

“Satu orang yang punya akses ke media sosial nilainya setara dengan institusi negara,” kata Ade Reza.

Karena itu, ia meminta pemerintah membangun strategi komunikasi berbasis data kredibel agar mampu menjadi rujukan publik di tengah derasnya arus framing media sosial.

“Pemerintah tidak boleh menyikapi ekspresi di ruang publik dengan pendekatan kekuasaan. Kontra narasi harus disampaikan secara kreatif dengan menunjukkan capaian yang proven dan kredibel,” tegasnya.

Di sisi lain, Taufik Amrullah menyoroti masih lemahnya manajemen komunikasi sejumlah program pemerintah.

Ia menilai beberapa program pemerintahan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih sebenarnya memiliki konsep baik, tetapi belum diimbangi strategi komunikasi yang efektif di lapangan.

“Kebijakan yang bagus bisa gagal jika tidak dikomunikasikan dengan baik,” ujar Taufik.