TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Pol PP dan Linmas), Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri kembali menyelenggarakan Bimbinigan Teknis (Bimtek) Satpol PP Batch 2. 

Bimtek ini diselenggarakan di Pusdiklat JISS Indonesia, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa, (19/5/2026). Kegiatan ini mengusung tema 'Membangun SDM Satpol PP yang Berkualitas, Profesional, dan Humanis' sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur Satpol PP di daerah.

Bimtek dibuka langsung oleh Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri, Sri Handoko Taruna, serta dihadiri jajaran Direktorat Pol PP dan Linmas. Dalam sambutannya, Sri Handoko Taruna menegaskan bahwa tantangan tugas Satpol PP saat ini semakin kompleks seiring dinamika sosial masyarakat, keterbukaan informasi, dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah.

“Profesionalisme Satpol PP tidak hanya diukur dari ketegasan dalam menegakkan Peraturan Daerah, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pendekatan yang humanis, komunikasi yang efektif, serta sikap yang mencerminkan kehadiran negara sebagai pelindung dan pelayan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, aktivitas penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satpol PP saat ini kerap menjadi perhatian publik dan tersebar luas melalui media sosial. Karena itu, aparatur Satpol PP dituntut mampu menjalankan tugas secara profesional, tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

Melalui kegiatan Bimtek tersebut, peserta dibekali penguatan kompetensi tidak hanya pada aspek teknis penegakan Peraturan Daerah, tetapi juga kemampuan komunikasi publik, negosiasi, mediasi, pemahaman psikologi massa, hingga kemampuan analisis situasi lapangan.

Baca juga: Hindari Narasi Negatif, Satpol PP DKI Jakarta Bekali Anggota Pelatihan Public Speaking

Selain itu, peserta juga mendapatkan penguatan terkait pentingnya pelaksanaan tugas berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta peningkatan kemampuan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

Sri Handoko Taruna juga menekankan pentingnya membangun keseimbangan antara penegakan hukum daerah dan pelayanan publik yang humanis. “Satpol PP harus mampu tampil sebagai aparat penegak Perda yang tegas namun tidak kasar, berwibawa tanpa menakutkan, serta hadir sebagai solusi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Satpol PP diharapkan semakin profesional, adaptif, humanis, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di daerah. (*)

Baca juga: Dinilai Berkinerja Baik, Wamendagri Apresiasi Damkar, Satpol PP, dan Linmas