TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus alumni Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Rico Marbun, menilai terdapat indikasi kuat upaya membonceng film Pesta Babi untuk menyebarkan propaganda disintegrasi Papua dari Indonesia. 

Menurut Rico, hal itu terlihat dari tiga pola propaganda yang terlihat dalam film tersebut. 

"Kehadiran film ini bukan lagi hanya menjadi kritik sosial. Ada pola komunikasi yang mengarah pada pembentukan narasi pemisahan Papua dari Indonesia," kata Rico, Selasa (9/6/2026) kepada Tribunnews.com.

Rico menjelaskan modus pertama adalah penggunaan kata, simbol, dan visual yang secara konsisten memisahkan Papua dan Indonesia sebagai dua entitas yang berbeda.

Modus kedua, tambahnya, menggunakan film Pesta Babi untuk menolak dialog serta menihilkan berbagai upaya pemerintah selama ini dalam membangun Papua.

"Apapun yang dilakukan pemerintah dianggap salah. Ini bisa dikatakan upaya membangun ketidakpercayaan total terhadap negara," ujarnya.

Sementara modus ketiga adalah membangun kebencian terhadap pemerintah untuk memperoleh legitimasi politik bagi agenda disintegrasi.

Menurut Rico, pola tersebut lazim digunakan dalam berbagai gerakan separatis di sejumlah negara yakni menciptakan jarak psikologis antara masyarakat dan negara sebelum mendorong tuntutan pemisahan diri.

"Masyarakat Papua dan seluruh rakyat Indonesia harus waspada. Jangan sampai film ini dijadikan kendaraan propaganda politik yang mengancam persatuan nasional," tegasnya.

Rico menegaskan kebebasan berekspresi harus dihormati namun tidak boleh digunakan untuk menyebarkan narasi yang mengarah pada perpecahan bangsa dan mengganggu keutuhan NKRI.

"Kita mendukung kebebasan mengkritik kebijakan pemerintah tetapi menolak segala bentuk propaganda yang berpotensi menguatkan semangat spararisme," pungkasnya.

Film tentang apa?

Film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate dan perkebunan skala besar terhadap masyarakat adat di Papua Selatan.

Karya garapan sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Dale ini mengangkat isu perampasan lahan, ancaman kerusakan hutan terbesar di dunia, serta intimidasi militer terhadap suku-suku seperti Malind, Yei, Awyu, dan Muyu yang mempertahankan tanah leluhur mereka.

Film ini sempat memicu pro dan kontra di tengah masyarakat, termasuk aksi penolakan dan pembubaran paksa terhadap berbagai acara nobar (nonton bareng) di berbagai daerah oleh aparat dan kelompok tertentu. 

Bantah Provokatif

Dandhy Dwi Laksono, sutradara film kontroversial Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita (2026) membantah anggapan sejumlah orang bahwa Pesta Babi adalah film yang provokatif.