Di sisi lain, pemerintah dan TNI berpendapat keterlibatan prajurit dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program negara berdasarkan ketentuan hukum dan kerja sama resmi dengan kementerian maupun lembaga terkait.

Penjelasan Mabes TNI ini menjadi respons terhadap perdebatan yang berkembang mengenai batas peran militer dalam ruang publik. TNI menegaskan seluruh pelibatan prajurit dilakukan sesuai mandat, dasar hukum, dan kebutuhan program pemerintah yang melibatkan kerja sama lintas lembaga.

Perdebatan mengenai batas peran TNI di luar fungsi pertahanan diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik seiring keterlibatan prajurit dalam sejumlah program pemerintah. Sementara itu, TNI menegaskan setiap pelibatan dilakukan melalui mekanisme resmi dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.