TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan otonomi daerah mampu melahirkan kepala daerah hingga menembus panggung politik nasional. 

Meski begitu, dirinya mengatakan ada pula kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan berakhir di penjara.

"Jadi ada media darling, ada kepala daerah yang melesat ke Istana, tapi ada kepala daerah yang juga tersandung kemudian masuk penjara. Itu potret otonomi daerah kita," kata Bima pada Diskusi dan Launching Buku Decentralization, Democracy and Local Politics in Indonesia di Populi Center, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Bima, ada kepala daerah yang menjadi sorotan positif publik, namun ada pula yang gagal menjaga integritasnya.

Ia menilai batas antara kesuksesan dan kegagalan seorang kepala daerah sering kali sangat tipis.

"Tapi batasnya tipis tuh antara media darling dan tadi ya yang terjerembab tadi," ujarnya.

Bima mengatakan persoalan otonomi daerah tidak bisa dipandang hanya dari sudut desentralisasi atau resentralisasi.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks dan berkaitan erat dengan kualitas aktor politik yang memimpin daerah.

"Ini bukan hanya sekedar soal resentralisasi atau desentralisasi. Bukan sekedar oh ini harus ditarik ke pusat, oh ini harus dilonggarkan, bukan. It is much more complex than that," katanya.

Dirinya mengaku pemerintah kerap menghadapi situasi yang berulang ketika terjadi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. 

Menurut dia, banyaknya kasus korupsi menunjukkan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh.

"Ini kami sudah kehabisan kata-kata setiap ada OTT. OTT pertama kita bilang marah, OTT kedua kita bilang prihatin, OTT ke-14 kita ngomong apa lagi. Sudah sama lagi bahwa ini pembenahannya harus dari hulu ke hilir," ujarnya.

Menurut Bima, partai politik harus mampu menghasilkan calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan integritas.

"Jadi soal aktor ini penting. Bagaimana kita memunculkan dan memilih pemimpin itu penting. Jadi perkaderan di partai harus dibenahi," kata dia.

Bima menambahkan, sistem integritas partai politik harus diperkuat dan diikuti dengan penggunaan bantuan keuangan partai politik yang lebih jelas untuk mendukung proses kaderisasi.

Baca juga: OTT Bupati Muara Enim, Marketing Cory Erin Hardi Tertunduk Lesu Saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

"Sistem integritas partai politik harus berujung pada penguatan sistem perkaderan dari situ. Selama ini ya banpol-banpol itu enggak jelas juga. Banpol ini harus jelas, penguatan perkaderan kuat sehingga calon-calon Pilkada itu berkualitas," pungkasnya.