"Jika dugaan itu terbukti di pengadilan, maka ia bukan hanya perkara pidana tiga orang. Ia adalah cermin bahwa tata kelola program sejak hulu memang membuka ruang konflik kepentingan," katanya.

Dia pun meminta pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang saat ini masih beroperasi. Selain itu, pelatihan ulang terhadap petugas kunci dan keterbukaan data pelaksanaan program juga dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas.

"Yang dipersoalkan adalah apakah kemuliaan itu dikelola dengan cara yang bersih, aman, dan akuntabel," ujar Iskandar.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi atau besarnya anggaran yang terserap.

"MBG bukan sekadar soal nasi, telur, susu, dan sayur. Ia adalah ujian negara, tentang apakah Indonesia mampu mengubah pajak rakyat menjadi gizi rakyat, bukan menjadi rente, mark-up, dan perkara pidana," pungkasnya.

Pimpinan baru BGN

Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah resmi melantik pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN),

Di antaranya Nanik S. Deyang sebagai Kepala dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026) lalu.

Sejumlah langkah tengah disiapkan Nanik untuk menjalankan program MBG sepeninggal Dadan, di antaranya membenahi masalah keuangan. 

Nanim akan melakukan efisiensi agar anggaran yang dikelola BGN tidak membebani APBN.

“Langkah kami adalah pertama-tama, seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini,” katanya seusai pelantikan.

Meskipun akan melakukan efisiensi, Nanikmemastikan pemenuhan gizi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akam terganggu. 

“Tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” katanya.

Efisiensi yang dilakukan kata Nanik diantaranya dengan moratorium pembangunan dapur dapur baru. BGN akan menghentikan sementara pembangunan dapur dapur baru dan fokus menata 27.877 dapur atau SPPG yang sudah ada.

“Artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya, Ya, jadi kita mau tata. Mau tata, misalnya Jawa Tengah nih harusnya butuh berapa, Jawa Barat nih butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain, Jawa Timur. Karena memang dari data Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa,” katanya.