TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek bakal menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (10/6/2026) malam.

Baca juga: Dampak Harga BBM Naik di Daerah: Tarif Transportasi Meroket, Warga Jual Mobil Mewah, Pemda Cemas

Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) Symphati Dimas mengatakan massa akan berkumpul sebelum Salat Jumat lalu menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran HI.

"Besok kumpul sebelum Jumatan, rencananya Salat Jumat di HI sebelum aksi dimulai," kata Dimas kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Dimas, aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Dia menyebut mahasiswa memandang Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius yang belum mendapatkan solusi memadai dari pemerintah.

"Indonesia adalah negara yang kaya, namun rakyatnya belum sejahtera. Indonesia negara besar, tapi masih banyak rakyat yang belum terbebas dari rasa lapar," ujarnya.

Dimas menjelaskan, konsolidasi yang digelar sebelumnya diikuti sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat. 

Di antaranya seluruh BEM fakultas se-UI, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), serta Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Mahasiswa juga menilai pemerintah cenderung mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat.

Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.