Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa negara mengadopsi blockchain karena berbagai alasan, termasuk untuk mempromosikan inovasi dan memicu pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan peraturan yang menguntungkan guna menarik bisnis blockchain.
Blockchain adalah sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Meski begitu, terdapat banyak sektor lain yang dapat memanfaatkan teknologi blockchain.
Melansir dari Cointelegraph, teknologi blockchain berpotensi meningkatkan produktivitas, keamanan, dan transparansi banyak industri, sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan data seperti tindakan korupsi dan suap.
Baca juga: Lelang NFT Bitcoin Yuga Labs Laris Manis, dalam 24 Jam Raup 16,5 Juta Dolar
Oleh karena itu, beberapa negara berinvestasi dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi blockchain untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang berbeda.
Lantas negara mana saja yang sudah mengadopsi teknologi blockchain ini?
1. El Salvador
El Salvador muncul sebagai pelopor global dalam mengadopsi teknologi blockchain setelah menjadi negara pertama yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.
Pada Juni 2021, pemerintah El Salvador menetapkan undang-undang yang mengakui Bitcoin sebagai metode pembayaran yang sah untuk barang dan jasa selain dolar AS, mata uang resmi negara tersebut.
Melalui upaya ini, pemerintah El Salvador bertujuan untuk memprioritaskan inklusi keuangan di negara yang 70 persen orang dewasanya tidak memiliki rekening bank.
Penerimaan Bitcoin mungkin menjadikan El Salvador lokasi yang diinginkan bagi investor internasional, salah satu keuntungan yang disebutkan oleh presiden negara itu, Nayib Bukele.
Untuk mendorong adopsi Bitcoin secara luas, pemerintah menerapkan beberapa tindakan. Dana perwalian 150 juta dolar AS di bank pembangunan negara (Banco de Desarrollo de El Salvador) telah disetujui oleh komisi keuangan legislatif pada Agustus 2021. Itu dibuat untuk memungkinkan konversi otomatis Bitcoin ke dolar AS, memfasilitasi pertukaran yang mudah antara kedua mata uang negara itu.
El Salvador juga meluncurkan dompet Chivo, dompet Bitcoin resmi yang pertama digunakan oleh rakyat negara itu, pada September 2021. Setiap dompet berisi 30 dolar AS dalam bentuk Bitcoin.
Pemerintah telah membangun jaringan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) kripto di El Salvador, untuk membuat pengiriman uang menjadi lebih mudah.
Baca juga: Harga Bitcoin Anjlok Jadi 22.000 Dolar AS, Terseret Skandal Penipuan Silvergate Capital
Pada tahun lalu, kehancuran pasar kripto sangat mempengaruhi harga Bitcoin, meningkatkan kekhawatiran bagi negara itu yang telah berinvestasi begitu banyak dalam cryptocurrency.
Namun, Bukele tidak menunjukkan kekhawatiran, dan sebaliknya dia berjanji untuk pembelian rata-rata satu BTC per hari dengan biaya dolar AS untuk mengonfirmasi dukungan berkelanjutan dan penuh untuk aset digital.
Pada Januari 2023, El Salvador memberlakukan Undang-Undang Penerbitan Aset Digital, menetapkan parameter untuk “Volcano Bond”yaitu obligasi yang didukung oleh Bitcoin.
2. Portugal
Portugal secara proaktif telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk perusahaan rintisan yang berfokus pada blockchain dan cryptocurrency.
Negara ini secara aktif menggunakan teknologi blockchain dalam layanan publik, perawatan kesehatan, dan manajemen rantai pasokan.
Platform Blockchain Panorama, yang bertujuan untuk mendorong pertukaran informasi dan kerja sama di antara para pengguna dalam bisnis blockchain, diperkenalkan oleh pemerintah Portugal pada 2019.
Baca juga: IMF Tidak Izinkan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Sah
Sejak saat itu, penggemar Bitcoin dan kripto berbondong-bondong ke negara tersebut, karena tertarik dengan lingkungan pro-kripto yang menawarkan kesempatan untuk menggunakan BTC dalam kehidupan nyata, termasuk membayar tagihan dan pajak dengan cryptocurrency.
Adopsi aset digital oleh pedagang juga meningkat, dengan startup Spanyol BitBase berupaya menghadirkan lebih banyak ATM dan toko Bitcoin ke kota-kota besar di Portugal.
Pada tahun 2021, pemerintah Portugal menyetujui sebuah dekrit yang menetapkan persyaratan dasar untuk penciptaan zona bebas teknologi (ZLT) untuk mempromosikan inovasi berbasis teknologi. Ini termasuk membantu penerapan teknologi blockchain melalui eksperimen dan pengujian.
Namun, Portugal mulai mengadopsi peraturan yang lebih ketat tentang pajak kripto untuk mengikuti undang-undang negara Eropa lainnya. Pada tahun lalu, pemerintah mengumumkan pembalikan undang-undang pajak lama yang mengecualikan keuntungan kripto berdasarkan asumsi mata uang kripto itu bukan alat pembayaran yang sah.
Baca juga: Harga Kripto Catatkan Penurunan, The Fed: Awas Bitcoin Bisa Anjlok Hingga ke Nol
3. Singapura
Singapura adalah negara terkemuka yang mengadopsi blockchain, dengan pemerintah negara itu berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan blockchain.
Karena iklim peraturannya yang menguntungkan, Singapura telah menjadi hotspot untuk penawaran koin awal (ICO), dengan banyak bisnis blockchain memilih untuk bergabung di sana.
Badan pengatur keuangan negara, Otoritas Moneter Singapura (MAS), memimpin pengembangan struktur tata kelola negara, standar teknis, dan infrastruktur untuk mendorong adopsi blockchain dan cryptocurrency. Peran utamanya adalah memantau dan memitigasi risiko industri kripto tanpa menghalangi inovasi teknologi.
Pada tahun 2021, pertukaran kripto Independent Reserve melakukan survei di semua demografi warga Singapura, mengungkapkan sekitar 43 persen peserta survei mengaku memiliki kripto.
Pada tahun lalu, survei baru oleh perusahaan yang sama menyoroti bahwa minat, kepercayaan, dan keyakinan populasi terhadap masa depan cryptocurrency dan blockchain sangat tinggi, dengan 58 persen populasi yang disurvei menganggap Bitcoin sebagai aset investasi dan penyimpan nilai.
Baca juga: Saham Perusahaan Penambangan Kripto Melonjak Menyusul Kebangkitan Bitcoin
4. Malta
Malta mulai mempromosikan adopsi blockchain pada awal 2017, ketika memperoleh reputasi sebagai “pulau blockchain” setelah menyusun beberapa peraturan untuk mempercepat pertumbuhan teknologi blockchain.
Pada tahun 2018, parlemen Malta mengesahkan tiga undang-undang yang menyediakan kerangka peraturan untuk blockchain dan mata uang digital untuk mengatur ICO, aset digital, mata uang digital, dan layanan terkait.
Mengenai perpajakan aset kripto, Malta menetapkan uang elektronik dan token utilitas tidak terdaftar sebagai aset modal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak termasuk dari pajak capital gain atau keuntungan modal yang diperoleh saat terjadi penjualan atas aset modal.
Sebaliknya, sekuritas dan aset keuangan virtual dianggap sebagai aset modal dan dikenakan pajak.
Pada akhir 2021, pemerintah Malta memasukkan blockchain dan kecerdasan buatan (AI) dalam prospek serta kerangka panduan komersial mereka untuk berkomitmen mempromosikan teknologi tersebut.
Tujuannya adalah untuk memberi insentif kepada perusahaan internasional untuk didirikan di Malta guna menguji dan mengoperasikan teknologi blockchain.
Sayangnya, status "pulau blockchain" belum sepenuhnya dicapai Malta. Pengawasan internasional yang konsisten dan meningkat atas peristiwa politik dan ekonomi domestik pulau itu, membuat para pemimpinnya mengejar kebijakan yang lebih konservatif terhadap industri blockchain dan kripto daripada yang dipromosikan sebelumnya.
Baca juga: Pasar Koin Kripto Meradang, Bitcoin Catat Penurunan Harga Terjun ke Level 20.000 Dolar AS
Namun, banyak bisnis yang berfokus pada blockchain dan kripto berkembang pesat di negara itu. Misalnya, perusahaan yang menggunakan blockchain dalam rantai pasokan produk, seperti anggur dan minyak zaitun.
5. Uni Emirat Arab (UEA)
Pada April 2018, pemerintah UEA meluncurkan Emirates Blockchain Strategy 2021 agar menjadi kawasan cerdas, dengan layanan pemerintah dan bisnis swasta yang didukung oleh blockchain untuk efisiensi yang lebih baik.
Wilayah ini memiliki reputasi sebagai hotspot untuk inovasi digital, dan blockchain memungkinkan pemerintah dan pelaku bisnis menghemat waktu, uang, dan tenaga sambil memungkinkan orang menggunakan sistem yang transparan dan terdesentralisasi.
Pemerintah UEA mendorong kebijakan yang menyambut inovasi di pasar metaverse dan Non-Fungible Token (NFT).
Pada Februari 2023, emirat Ras Al Khaimah (RAK) mengumumkan pembentukan zona ekonomi bebas pertama yang sepenuhnya didedikasikan untuk aset virtual dan perusahaan digital, yang dijuluki RAK Digital Assets Oasis atau RAK DAO.